Jakarta, 28 Juni 2025 – Masalah kesehatan seksual dan reproduksi di Indonesia masih belum menjadi perhatian utama, meskipun data menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Isu seperti kehamilan remaja, penyebaran infeksi menular seksual (IMS), serta terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi masih menjadi tantangan besar, terutama bagi remaja dan kelompok rentan.
Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, angka kelahiran remaja perempuan usia 15–19 tahun mencapai 32,9 kelahiran per 1.000 perempuan dalam kelompok usia tersebut. Angka ini menempatkan Indonesia di posisi tinggi dalam hal kehamilan remaja di kawasan Asia Tenggara.
Sementara itu, data dari Integrated Biological and Behavioral Survey (IBBS) 2018–2019 menunjukkan bahwa prevalensi IMS pada kelompok lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (MSM) mencapai 20,9%, sedangkan pada populasi umum perempuan usia reproduktif, prevalensi IMS berada pada angka 12,3%. Kurangnya informasi, pendidikan seksual yang minim, dan stigma sosial menjadi penyebab utama lambatnya penanganan kasus-kasus ini.
Di banyak daerah, remaja dan perempuan masih menghadapi hambatan besar untuk mengakses layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Mulai dari fasilitas yang tidak ramah, layanan yang terbatas, hingga adanya kewajiban izin orang tua atau pasangan yang menyulitkan akses bagi remaja atau perempuan dewasa yang belum menikah.
Selain itu, masalah aborsi tidak aman juga menjadi perhatian. Berdasarkan estimasi dari Guttmacher Institute, sekitar 500.000 aborsi terjadi setiap tahun di Indonesia, sebagian besar dilakukan secara ilegal dan tidak aman, yang berdampak serius pada kesehatan ibu.
Minimnya kesadaran masyarakat, keterbatasan edukasi berbasis bukti, serta lemahnya kebijakan yang melindungi hak reproduksi dan seksual membuat persoalan ini terus berulang dan semakin kompleks. Padahal, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan bahwa kesehatan seksual dan reproduksi adalah bagian dari hak asasi manusia dan fondasi penting dalam pembangunan berkelanjutan.
Berbagai pihak menyerukan perlunya langkah konkret seperti:
- Penyediaan pendidikan seksualitas komprehensif yang disesuaikan dengan usia.
- Layanan kesehatan reproduksi yang aman, mudah diakses, dan bebas stigma.
- Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dan perlakuan diskriminatif.
- Pengarusutamaan gender dalam seluruh sektor pembangunan.
Jika tidak segera ditangani, pengabaian terhadap isu kesehatan seksual dan reproduksi berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan kesetaraan gender.
Sumber data:
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2022
- Integrated Biological and Behavioral Survey (IBBS), Kemenkes RI, 2019
- Guttmacher Institute (https://www.guttmacher.org/)
- WHO Sexual and Reproductive Health Factsheet
