Bayangkan suatu hari Anda atau keluarga terdekat jatuh sakit. Anda ingin segera membawa mereka ke rumah sakit, tetapi tiba-tiba muncul kekhawatiran: “Biayanya mahal nggak ya? BPJS-nya bisa dipakai? Obatnya ditanggung semua atau masih harus bayar lagi?”
Nah, pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena pembiayaan kesehatan memang sesuatu yang dekat dengan hidup kita sehari-hari. Sayangnya, masih banyak orang yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan hanya karena tidak mampu membayar. Bahkan ada juga yang bisa membayar, tapi layanan yang diterima kurang maksimal.
Lalu, apa sebenarnya pembiayaan kesehatan itu, dan kenapa ia penting banget?
Apa Itu Pembiayaan Kesehatan?
Kalau disederhanakan, pembiayaan kesehatan itu seperti “mesin bahan bakar” untuk sistem kesehatan. Tanpa dana yang cukup, rumah sakit nggak bisa membeli obat, puskesmas kesulitan menggaji tenaga medis, bahkan layanan kesehatan dasar pun bisa berhenti.
Tapi pembiayaan kesehatan bukan cuma soal mengumpulkan uang. Yang lebih penting adalah bagaimana dana itu dikelola, dialokasikan, dan dipakai supaya layanan kesehatan bisa merata dan tetap terjangkau.
Bagaimana Negara Mengatur Pembiayaan Kesehatan?
Menurut World Health Organization (WHO), ada tiga hal penting dalam pembiayaan kesehatan:
- Mengumpulkan dana (Revenue Collection)
Dana bisa datang dari pajak, iuran asuransi, pembayaran langsung dari pasien, sampai bantuan donor luar negeri. - Menggabungkan dana (Pooling)
Ibarat “patungan bareng,” dana yang terkumpul dikelola agar semua orang terlindungi, termasuk yang sehat supaya bisa membantu yang sakit. - Membayar layanan (Purchasing)
Ini tentang bagaimana dana itu dipakai untuk membayar rumah sakit, puskesmas, atau dokter, supaya mereka bisa memberikan layanan yang baik.
Nah, setiap negara punya aturan sendiri tentang layanan apa saja yang dijamin. Kalau ada layanan di luar jaminan, biasanya pasien harus bayar sendiri—istilahnya co-payment atau pembayaran bersama.
Cerita di Indonesia: Menuju Layanan yang Lebih Adi
Di Indonesia, pembiayaan kesehatan jadi salah satu pilar penting dalam transformasi sistem kesehatan nasional. Tujuannya jelas: supaya layanan kesehatan makin mudah dijangkau, terutama untuk masyarakat kurang mampu.
Untuk itu, Kementerian Kesehatan melakukan beberapa langkah strategis, seperti:
✅ National Health Account (NHA) → semacam “rapor keuangan” untuk melihat ke mana saja dana kesehatan mengalir.
✅ Health Technology Assessment (HTA) → menilai teknologi kesehatan supaya tetap terjangkau dan efektif.
✅ Konsolidasi Pembiayaan → menyatukan pembiayaan pusat, daerah, dan swasta biar nggak tumpang tindih.
✅ Review tarif tahunan → supaya biaya layanan tetap wajar dan nggak memberatkan pasien.
Dari Mana Sih Uangnya?
Kalau ditanya “dana kesehatan itu datangnya dari mana?”, jawabannya cukup beragam:
💰 Pajak – dana yang dikumpulkan pemerintah dari masyarakat.
💳 Asuransi sosial – seperti BPJS Kesehatan yang kita bayar tiap bulan.
🏥 Asuransi swasta – untuk yang punya perlindungan tambahan.
🤝 Filantropi – sumbangan dari orang-orang atau lembaga yang peduli.
Tantangan yang Masih Kita Hadapi
Walaupun banyak kemajuan, masih ada PR besar. Misalnya:
- Kesenjangan layanan antara daerah kota dan desa masih terasa.
- Efisiensi dana masih perlu ditingkatkan supaya setiap rupiah yang dipakai benar-benar bermanfaat maksimal.
Tapi di sisi lain, ada juga peluang besar untuk membenahi sistem agar lebih transparan, adil, dan berkelanjutan.
Kenapa Ini Penting Buat Kita?
Karena pada akhirnya, kesehatan itu hak semua orang. Kita semua ingin hidup sehat tanpa takut jatuh miskin karena biaya berobat yang mahal.
Sistem pembiayaan kesehatan yang kuat bukan hanya soal mengatur uang, tapi tentang bagaimana memastikan tidak ada lagi orang yang sakit tapi tidak bisa berobat.
Jadi, kalau mendengar kata “pembiayaan kesehatan”, jangan langsung terbayang angka-angka yang rumit. Bayangkan saja ia seperti jembatan yang menghubungkan kita pada layanan kesehatan yang layak, terjangkau, dan merata.
Soal
Bagaimana pengalaman Anda atau orang terdekat dalam mengakses layanan kesehatan di daerah tempat Anda tinggal, khususnya terkait pembiayaan kesehatan? Jelaskan tantangan yang dihadapi serta pendapat Anda tentang bagaimana pemerintah atau masyarakat setempat bisa memperbaikinya.
Nama : Rudiy
NPM : 14240100003
Prodi : Administrasi Rumah Sakit
Fakultas : Ilmu Kesehatan
Universitas Indonesia Maju
Pengalaman Pribadi dan orang terdekat yang sharing dengan saya untuk fasilitas kesehatan yang di dapat di daerah tempat kami tinggal cukup baik untuk layanan juga namun tantangan yang ada ketika kondisi urgent prosedur nya harus menunggu dari rujukan dari Faskes yang pertama untuk ke Rumah Sakit yang menurut mereka alatnya lengkap tidak hanya itu terkadang biaya dari program BPJS memang tidak tercover semua karna kita ketahui bersama tergantung golongan berapa kita daftar awalnya dan membayar iuran nya perbulan jadi tidak di sama ratakan
Nama : Rudiy
NPM : 14240100003
Prodi : Administrasi Rumah Sakit
Fakultas : Ilmu Kesehatan
Universitas Indonesia Maju
Pengalaman Pribadi dan orang terdekat yang sharing dengan saya untuk fasilitas kesehatan yang di dapat di daerah tempat kami tinggal cukup baik untuk layanan juga namun tantangan yang ada ketika kondisi urgent prosedur nya harus menunggu dari rujukan dari Faskes yang pertama untuk ke Rumah Sakit yang menurut mereka alatnya lengkap tidak hanya itu terkadang biaya dari program BPJS memang tidak tercover semua karna kita ketahui bersama tergantung golongan berapa kita daftar awalnya dan membayar iuran nya perbulan jadi tidak di sama ratakan.
Untuk memperbaiki nya mungkin dari pemerintah dan dinas terkait bisa berkoordinasi dengan pihak Klinik atau Rumah Sakit agar ketika mendapati pasien dengan kondisi urgent bisa langsung di tindak lanjuti tidak menunggu rujukan dan bisa langsung ke Rumah sakit yang memang mendukung fasilitas medisnya untuk keselamatan pasiennya
Nama : Rudiy
NPM : 14240100003
Prodi : Administrasi Rumah Sakit
Fakultas : Ilmu Kesehatan
Pengalaman saya dan sharing dengan orang” terdekat saya untuk fasilitas kesehatan di daerah saya sudah baik dari segi pembiayaanpun baik.
Untuk tantangan yang di hadapinya untuk proses rujukan dari Puskesmas ataupun RSUD dengan pembayaran BPJS harus menunggu Rujukan dari PO Puskesmas atau klinik tersebut dalam prosesnya menurut saya agak lama karna pakai asuransi BPJS,kenapa lama karna BPJS yang berbayar dan tidak berbayar memang di bedakan oleh pemerintah namun saran saya lebih baik BPJS tidak di bedakan jadi ketika puskesmas atau klinik menerima Pasien urgent bisa langsung di rujuk tanpa harus menunggu prosedur nya yang lama
Nama : Rita Fatmawati
NPM : 14240800005
Prodi : S1-4 Ekstensi ARS
Pengalaman saya maupun orang-orang terdekat dalam mengakses layanan kesehatan di daerah tempat tinggal saya cukup beragam, tergantung pada status ekonomi, jenis fasilitas kesehatan yang tersedia, dan pengetahuan tentang sistem pembiayaan yang ada, seperti BPJS Kesehatan.
Tantangan yang Dihadapi:
1. Antrian Panjang dan Waktu Tunggu Lama
Di fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas/klinik), pasien BPJS sering harus menunggu lama karena jumlah tenaga medis terbatas dibandingkan jumlah pasien. Ini menjadi hambatan, terutama bagi lansia atau pasien dengan kondisi kronis.
2. Kurangnya Informasi dan Edukasi tentang Prosedur BPJS
Banyak warga, terutama di pedesaan atau lansia, yang tidak memahami prosedur rujukan, klaim, dan ketentuan layanan yang ditanggung. Akibatnya, mereka sering kebingungan dan enggan memanfaatkan layanan kesehatan.
3. Fasilitas Kesehatan Terbatas
Di daerah terpencil, jumlah rumah sakit rujukan terbatas, dan transportasi menjadi kendala. Pasien kadang harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan pelayanan spesialis, yang memakan waktu dan biaya tambahan.
4. Pelayanan Berbeda antara Pasien Umum dan BPJS
Masih ada anggapan atau pengalaman di mana pasien BPJS mendapat perlakuan kurang ramah atau harus menunggu lebih lama dibanding pasien umum, meskipun seharusnya semua pasien dilayani secara adil.
Pendapat dan Saran Perbaikan:
1. Pemerintah Perlu Tingkatkan Pemerataan Layanan
Perlu ada pembangunan fasilitas kesehatan yang merata hingga pelosok desa, serta peningkatan jumlah tenaga medis, terutama dokter umum dan spesialis.
2. Edukasi dan Sosialisasi Layanan BPJS secara Masif
Pemerintah desa atau kader kesehatan bisa diberdayakan untuk memberikan edukasi rutin kepada masyarakat tentang bagaimana memanfaatkan BPJS, termasuk hak dan kewajiban peserta.
3. Digitalisasi dan Sistem Antrian Online
Penggunaan aplikasi seperti Mobile JKN sudah cukup membantu, namun banyak warga belum familiar. Pemerintah perlu mendorong pelatihan digital agar layanan menjadi lebih efisien.
4. Pengawasan Terhadap Layanan Kesehatan
Diperlukan pengawasan dari Dinas Kesehatan dan Ombudsman untuk memastikan bahwa tidak ada diskriminasi layanan antara pasien BPJS dan umum.
5. Peran Aktif Masyarakat
Masyarakat dapat berperan melalui forum warga, posyandu, atau lembaga desa untuk menyuarakan kebutuhan dan ikut mengawasi kualitas pelayanan kesehatan.
Kesimpulan:
Akses terhadap layanan kesehatan sangat bergantung pada sistem pembiayaan yang adil dan fasilitas yang memadai. Meski BPJS Kesehatan sudah membantu meringankan biaya, tantangan teknis dan keterbatasan infrastruktur masih harus diperbaiki. Sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan layanan yang lebih inklusif dan berkualitas.
Nama : Silva Khiya Putri
Npm : 14240800002
Prodi : S1 Administrasi Rumah Sakit
Pengalaman saya dalam mengakses layanan kesehatan di daerah Kota Bekasi, cukup baik berkat adanya fasilitas kesehatan yang memadai dan program pembiayaan kesehatan seperti BPJS Kesehatan. Namun, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi.
Tantangan yang Dihadapi:
– Keterjangkauan Biaya : Meskipun BPJS Kesehatan membantu, masih ada beberapa layanan yang tidak dicover sepenuhnya, sehingga pasien harus membayar biaya tambahan.
– Kualitas Layanan : Perlu peningkatan kualitas layanan di beberapa fasilitas kesehatan, terutama dalam hal ketersediaan obat dan tenaga medis yang terampil.
– Kesenjangan Layanan : Ada perbedaan kualitas layanan antara rumah sakit dan puskesmas, terutama di daerah yang lebih terpencil.
Pendapat tentang Perbaikan:
– Meningkatkan Efisiensi Dana: Pemerintah bisa meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam penggunaan dana kesehatan untuk memastikan bahwa setiap rupiah digunakan secara efektif.
– Meningkatkan Aksesibilitas: Perluasan jaringan fasilitas kesehatan dan peningkatan kualitas layanan di daerah terpencil bisa membantu meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
– Peningkatan Kualitas Layanan: Pemerintah bisa melakukan pelatihan bagi tenaga medis dan meningkatkan ketersediaan obat-obatan esensial untuk memastikan kualitas layanan yang lebih baik.
Solusi yang Bisa Dilakukan:
– Meningkatkan Kesadaran Masyarakat: Pemerintah bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan pencegahan penyakit melalui kampanye kesehatan dan pendidikan kesehatan.
– Meningkatkan Kualitas Fasilitas Kesehatan: Pemerintah bisa meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan dengan memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan ketersediaan tenaga medis yang terampil.
– Meningkatkan Efisiensi Pembiayaan Kesehatan : Pemerintah bisa meningkatkan efisiensi pembiayaan kesehatan dengan melakukan konsolidasi pembiayaan dan meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana kesehatan.
Dengan perbaikan-perbaikan ini, diharapkan layanan kesehatan di daerah kota bekasi bisa menjadi lebih baik dan merata bagi seluruh masyarakat.
Nama: Wahidi Ihsan
NPM: 14240800001
Prodi: S1_Administrasi Rumah Sakit
Akses terhadap layanan kesehatan di daerah tempat tinggal, yang saya alami dan keluarga serta orang-orang terdekat sudah mengalami perubahan dan perbaikan, terutama dengan adanya fasilitas Posyandu, puskesmas, klinik, dan program pemerintah BPJS. Namun, masih perlu nya perhatian dalam pembiayaan kesehatan, terutama bagi warga yang berpenghasilan rendah atau tidak bekerja tetap.
Tantangan yang Dihadapi:
1.Kurangnya pemahaman tentang BPJS: Masih banyak warga yang belum tahu cara mendaftar BPJS Mandiri, atau bingung saat mengurus tunggakan iuran.
2.Iuran BPJS yang tertunggak: Warga dengan penghasilan tidak tetap sering kesulitan membayar iuran bulanan, sehingga kartu BPJS-nya tidak aktif saat dibutuhkan.
3.Biaya tambahan di luar BPJS: Meskipun punya BPJS, kadang masih ada biaya obat atau rujukan yang tidak ditanggung, yang membuat warga keberatan secara finansial.
Pendapat dan Solusi:
Mungkin dari pemerintah dan masyarakat setempat bisa bekerja sama untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah bisa lebih aktif melakukan sosialisasi tentang BPJS dan pembiayaan kesehatan, termasuk cara mendaftar dan manfaatnya. Selain itu, RT/RW dan kader Posyandu bisa dilibatkan untuk mendata warga yang belum punya jaminan kesehatan agar bisa diajukan sebagai peserta penerima bantuan dari pemerintah.
Masyarakat juga bisa saling membantu lewat program gotong royong atau iuran warga untuk membantu tetangga yang kesulitan bayar BPJS. Dengan pendekatan yang sederhana dan saling peduli, akses layanan kesehatan yang terjangkau bisa dirasakan oleh semua warga, tanpa takut terbebani biaya saat sakit.
Nama : Randy Adestiawan
Kelas : Ekstensi Administrasi Rumah Sakit
NPM : 14240800012
Pengalaman saya dalam mengakses pelayanan kesehatan terkait pembiayaan menurut saya semakin baik, saya menggunakan BPJS kesehatan, dan saya pernah menggunakan bpjs untuk operasi, dan itu full ditanggung oleh bpjs. Untuk di daerah saya sendiri dan di tempat saya bekerja pun, untuk pasien yang menggunakan bpjs sampai saat ini saya belum menemukan adanya perbedaan pelayanan terhadap pasien, dari mulai tingkat faskes 1, maupun rs jenjang berikutnya. Tetapi semua ini bukan berarti tanpa permasalahan. Masih ada kekurangan yang harus perlu diperhatikan dan di perbaiki, baik itu dari pihak BPJS, RS, Pemerintah, maupun masyarakat.
Berikut hal-hal yang masih perlu diperbaiki :
1. Dari pihak BPJS kurangnya terbuka dan edukasi terhadap masyarakat tentang persyaratan-persyaratan atau prosedur BPJS yang dilakukan BPJS terhadap RS untuk melayani pasien agar pasien tersebut dapat di cover oleh bpjs atau tidak. Sehingga sering kali terjadinya kesalahpahaman pasien ke layanan rumah sakit.
2. Jumlah kuota pasien di dokter dokter spesialis, khususnya pasien rujukan ke rs type C, B, A, menurut saya masih sedikit. Sehingga pasien sulit untuk mendapatkan nomor antrian ke dokter tersebut.
3. Mudahnya masyarakat terhasut oleh berita-berita negatif di luar sana terhadap pelayanan rumah sakit yang menggunakan BPJS tanpa disertai sumber yang jelas. Sehingga bila terjadi sedikit saja keterlambatan pelayanan, maupun hal-hal yang menurut masyarakat berbeda dengan seharusnya, maka masyarakat mudah marah, dengan beranggapan bahwa apa yang mereka rasakan karena mereka hanya pengguna BPJS. Padahal kenyataanya rumah sakit tentu punya sebab yang lain tanpa mereka mau mengetahui penyebab tersebut. (Contoh : di RS A kondisi pasien sedang penuh sesak, lalu petugas rumah sakit menjelaskan bahwa saat ini kondisi rumah sakit sedang penuh dan meminta pasien bersabar karena petugas akan melayani pasien yang dengan kondisi gawat darurat dahulu. Tetapi karena pasien sudah terhasut dengan berita yang ada di luar sana, maka pasti pasien terebut tidak akan terima dan langsung beranggapan pihak rumah sakit melakukan itu karena dia hanya pengguna BPJS.)
4. Kurangnya respon Pemerintah daerah maupun pusat terhadap hal hal yang terjadi diatas. Bahkan jarang terlihat pemerintah duduk bersama untuk mencari solusinya agar pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih baik dan optimal.
Solusi :
1. Pihak BPJS harus bekerja sama dengan pihak RS, Pejabat pemerintahan, dan lainnya untuk memberikan edukasi ke masyarakat.
2. Perbanyak dokter dokter spesialis yang menangani pasien-pasien bpjs agar mudahnya pasien dalam mendapatkan antrian tanpa harus menunggu berhari-hari
3. Masyarakat jangan mudah terhasut oleh berita berita negatif diluar sana tanpa mengetahui sumber yang dapat dipercaya.
4. Perbanyak lagi layanan-layanan kesehatan di daerah-daerah agar masyarakat tidak terfokus ke satu rumah sakit.
5. Pmerintah harus selalu mengawasi pihak BPJS maupun rumah sakit agar masyarakat selalu mendapatkan pelayanan yang maksimal tanpa takut adanya dikriminasi sosial.
Pengalaman saya pribadi dan juga beberapa orang terdekat dalam mengakses layanan kesehatan di daerah tempat tinggal cukup beragam. Salah satu hal yang paling sering jadi kendala adalah soal pembiayaan. Meskipun sekarang sudah ada BPJS Kesehatan, tapi tidak semua layanan atau obat ditanggung penuh. Kadang harus tetap bayar tambahan biaya sendiri, terutama kalau dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar atau butuh tindakan khusus.
Tantangan lainnya adalah proses administrasi yang cukup rumit dan waktu tunggu yang lama, terutama di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ada juga kasus di mana orang tua atau lansia kurang paham cara menggunakan BPJS atau bingung soal prosedurnya, sehingga mereka jadi enggan berobat padahal butuh.
Menurut saya, pemerintah bisa memperbaiki ini dengan meningkatkan sosialisasi penggunaan BPJS secara rutin sampai ke tingkat RT/RW, khususnya untuk kelompok rentan seperti lansia dan masyarakat kurang mampu. Selain itu, pelayanan di fasilitas kesehatan juga perlu ditingkatkan—mulai dari kualitas tenaga medis, sistem antrean, sampai ketersediaan obat. Masyarakat juga bisa ikut berperan aktif dengan saling membantu dan berbagi informasi tentang cara mengakses layanan kesehatan yang benar.
Nama : Nabilah hilmiah
NIM : 14240800009
Prodi : Ekstensi S1 Administrasi RS
Pengalaman saya pribadi dan orang sekitar saya untuk pelayanan kesehatan cukup beragam dari antrian, biaya , dan rujuakan. Saya pribadi pernah memakai BPJS karena dirawat di RS lalu di RS tersebut tidak di tanggung full oleh BPJS dan sisanya bayar pribadi. Lalu ada di beberapa PUSKESMAS DAN RS BPJS dan UMUM sangat dibedakan untuk pelayanannya contohnya pasien UMUM lebih di duluin dibanding yang BPJS walaupun yang datang lebih dulu yang BPJS. Seharusnya tidak ada yang dibedakan baik umum dan BPJS semuanya berhak dapat fasilitas yang berkualitas dan yang setara.
1. Pada masalah biaya paling sering terkendala masalah pembiayaan walaupun sudah ada yg namanya BPJS dan KIS tetapi tidak 100% ditanggung oleh BPJS dan KIS maka dari situ masyarakat masih ada yg kesulitan untuk masalah biaya tersebut.
2. Pada masalah antrian beberapa penyebabnya karna kapasitas yg minim atau terbatas, bagian pendaftaran yang lambat dan kurangnya efisien dalam antrian
3. Pada masalah rujukan dilakukan jika puskesmas tidak dapat memberikan pelayanan sesuai kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, alat, ketenagaan, atau diagnosis penyakit yang tidak dapat ditangani di puskesmas.
jadi, menurut saya yg harus di perbaiki yaitu pembiayaan karena kesian masyarakat yang memiiki penghasilan sedikit harus mengeluarkan biaya yg cukup besar dan tidak ada alasan untuki membedakan pelayanan berdasarkan jenis kepesertaan. Pemerintah perlu menyederhanakan regulasi terkait pencairan dana BPJS agar tidak menghambat pelayanan. Petugas kesehatan perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan tentang kesetaraan pelayanan dan etika profesi.
Nama : Elsa Rachmawati
Npm : 14240100002
Semester : 2 (Dua)
Prodi : S1 Ekstensi Administrasi Rumah Sakit
Pengalaman saya, keluarga, maupun orang-orang terdekat saya alhamdulillah cukup mudah dan lokasi kami cukup dekat jaraknya untuk mengakses fasilitas pelayanan kesehatan.
Namun ada juga pengalaman akses dan pembiayaan yang dialami kami dan orang sekitar, seperti:
– waktu tunggu dan antrian yang cukup lama di faskes tk 1 seperti puskesmas atau klinik. pasien BPJS sering harus menunggu lama karena jumlah tenaga medis terbatas dibandingkan jumlah pasien. hal tersebut menjadi hambatan untuk pasien lansia atau pasien dengan kondisi kronis.
– kurangnya informasi dan edukasi mengenai prosedur bpjs. banyak warga terutama lansia yang kurang memahami prosedur rujukan, klaim, dan ketentuan lainnya yg ditanggung .
– pelayanan yang berbeda antara pasien bpjs dengan pasien umum. Masih ada anggapan atau pengalaman di mana pasien BPJS mendapat perlakuan kurang ramah atau harus menunggu lebih lama dibanding pasien umum, meskipun seharusnya semua pasien dilayani secara adil.
Tantangan yg dihadapi:
Tantangan pertama yang dihadapi dalam pembiayaan kesehatan adalah kurangnya edukasi masyarakat tentang asuransi kesehatan, khususnya BPJS. Banyak orang yang memang terdaftar sebagai peserta, tetapi tidak sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka. Hal ini menyebabkan kebingungan saat hendak mengakses layanan, seperti tidak tahu prosedur rujukan, layanan yang ditanggung, atau bagaimana cara mengurus jika ada masalah kepesertaan.
kemudian adanya administrasi yang rumit. Proses untuk mendapat layanan BPJS kadang memakan waktu lama karena harus antre, mengisi banyak berkas, dan mengikuti prosedur berjenjang. Ini bisa membuat pasien merasa lelah dan kesal, apalagi saat kondisi sedang sakit (tidak jarang dalam mengamati kejadian pada tempat kerja).
Selain itu, ada juga biaya yang tidak ditanggung BPJS, seperti obat tertentu atau pemeriksaan khusus. Pasien tetap harus membayar sendiri, dan ini bisa menjadi beban, terutama bagi mereka yang penghasilannya terbatas.
Saran dan perbaikan :
Menurut saya, pemerintah perlu memberikan sosialisasi tentang cara menggunakan BPJS, agar masyarakat tidak bingung saat berobat. Sistem rujukan dan administrasi sebaiknya dibuat lebih sederhana, supaya prosesnya cepat dan efisien.
Selain itu, fasilitas kesehatan seperti Puskesmas perlu ditingkatkan, terutama di desa atau daerah terpencil, agar pelayanan lebih merata. untuk masyarakat sebaiknya lebih aktif menjaga kesehatan dan mengikuti program kesehatan yang ada, seperti posyandu atau pemeriksaan rutin, agar bisa hidup sehat dan memcegah penyakit.
Pengalaman saya dalam mengakses layanan kesehatan dilingkungan sekitar sangat bergantung pada BPJS kesehatan. Masyarakat sekitar merasakan bahwa layanan kesehatan sudah mudah dijangkau karena adanya BPJS kesehatan, namun tidak semua biaya ditanggung oleh BPJS. Jika tidak punya BPJS maka biaya yang dikeluarkan cukup besar dan dapat menjadi beban yang sangat berat.
Tantangan utamanya adalah prosedur administratif BPJS yang rumit, rujukan ke rumah sakit besar yang membutuhkan waktu lama, terbatasnya rumah sakit rujukan yang menerima layanan pasien BPJS dengan optimal dan kurangnya dokter serta tenaga medis di rumah sakit atau klinik. Menurut saya pemerintah dapat memudahkan alur rujukan pasien BPJS, diadakan edukasi rutin tentang pentingnya menjaga kepesertaan aktif BPJS dan pemahaman layanan kesehatan, dan menambah jumlah dokter serta tenaga medis agar mempercepat antrian.
Nama : Ahmad Fauzi Bagaswara
NPM : 14240800010
PRODI : S1 Ekstensi 4 Administrasi Rumah Sakit
Menurut Pengalaman Saya pribadi terdapat beberapa ketimpangan dalam hal fasilitas kesehatan itu sendiri
mulai dari ada beberapa daerah khususnya di wilayah yang agak terpencil seringkali masyarakat kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,hal ini diperparah dengan masyarakat kondisi di daerah terpencil itu sendiri yang kebanyakan memiliki penghidupan yang kurang layak, sehingga keberadaan BPJS itu sendiri dapat membantu masyarakat menengah kebawah untuk ikut mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai
Nama : Rio Adjie Pamungkas
Npm : 14240800004
Semester : 2 (Dua)
Prodi : S1 Ekstensi Administrasi Rumah Sakit
Pengalaman saya dan orang-orang di sekitar saya dalam mengakses layanan kesehatan cukup beragam. Secara umum, layanan kesehatan sudah lebih mudah diakses, terutama sejak adanya BPJS Kesehatan. Banyak orang merasa terbantu karena tidak perlu membayar mahal saat berobat, baik di puskesmas maupun rumah sakit. Namun, masih ada beberapa tantangan yang sering kami hadapi.
Salah satu tantangannya adalah antrean yang sangat panjang, terutama di rumah sakit. Kadang, pasien harus datang pagi-pagi sekali hanya untuk dapat nomor antrean. Selain itu, pelayanan kadang terasa lambat, dan beberapa tenaga medis kurang ramah atau tampak kelelahan karena banyaknya pasien. Dalam hal pembiayaan, meskipun BPJS sangat membantu, masih ada obat atau tindakan medis tertentu yang tidak ditanggung, sehingga pasien tetap harus mengeluarkan uang sendiri.
Menurut saya, pemerintah bisa memperbaiki situasi ini dengan menambah jumlah tenaga kesehatan, terutama di daerah-daerah yang padat penduduk. Sosialisasi tentang cara penggunaan BPJS juga perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak bingung saat mengakses layanan. Masyarakat sendiri juga bisa berperan, misalnya dengan ikut program posyandu, menjaga kesehatan sejak dini, dan saling berbagi informasi tentang layanan kesehatan yang ada. Dengan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, akses dan kualitas layanan kesehatan bisa semakin baik.
Nama : Ator Rante
NPM : 14240800007
Prodi : S1 Administrasi Rumah Sakit
Pengalaman pribadi saya atau orang terdekat saya dalam mengakses layanan kesehatan di Jakarta cukup baik, terkait pembiayaan kesehatan mungkin terlalu memberikan ketimpangan jauh seperti akses fasilitas, antrean, dll, antara jalur BPJS dan Non-BPJS. Dan hal tersebut bisa menjadi opsi bagi saya atau masyarakat pada umumnya untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik lagi, di satu sisi itu bisa menjadi isu permasalahan sosial dan isu keadilan dalam hak pelayanan kesehatan.
Dari penjelasan saya tersebut, bahwa tantangan yg kita hadapi dalam mengakses layanan kesehatan terkait pembiayaan kesehatan adalah :
– Kesenjangan layanan
Antara masyarakat kelas mengengah keatas dan menengah ke bawah
– Pemahaman BPJS Kesehatan yang Belum Merata
Masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami prosedur, hak, dan kewajiban mereka sebagai peserta
– Antrean Panjang dan Waktu Tunggu
Di beberapa fasilitas kesehatan, terutama rumah sakit rujukan, antrean untuk mendapatkan layanan atau obat bisa sangat panjang
– Biaya Tambahan di Luar Tanggungan BPJS
Terkadang ada biaya-biaya tambahan yang tidak terduga atau tidak dicakup sepenuhnya, seperti biaya transportasi, akomodasi selama perawatan di kota lain, atau obat-obatan tertentu yang tidak masuk dalam daftar formularium nasional.
Yang sangat saya harapkan kepada Pemerintah, Masyarakat termasuk diri saya sendiri dalam memperbaiki tantangan tersebut adalah :
Pemerintah :
– Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi BPJS Kesehatan
– Optimalisasi Sistem Antrean dan Rujukan
– Pemerataan Fasilitas dan Tenaga Kesehatan
– Evaluasi Berkala Daftar Obat dan Layanan BPJS
Masyarakat :
– Membangun Kesadaran Kolektif : Masyarakat perlu lebih aktif mencari tahu dan memahami hak-hak mereka dalam mengakses layanan kesehatan.
– Berpartisipasi Aktif dalam Program Kesehatan Lokal
– Inisiatif Komunitas untuk Transportasi/Akomodasi
– Mengadvokasi Kebutuhan Masyarakat dapat berkolaborasi dengan tokoh masyarakat atau perwakilan daerah untuk menyuarakan kebutuhan akan fasilitas kesehatan yang lebih baik atau penambahan tenaga medis di wilayah mereka kepada pemerintah daerah.