Indonesia: Gender dan Kesehatan

1. Menurut pengamalan pribadi saya, saya tidak pernah memiliki pengalaman tersebut. Saya bisa memberikan contoh tentang layanan kesehatan berbeda untuk laki-laki dan Perempuan. Contohnya yaitu, ketidaksetaraan layanan kesehatan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia, terutama di daerah terpencil. Perempuan sering mengalami hambatan dalam mengakses layanan spesifik seperti kesehatan ibu, pemeriksaan kehamilan, dan deteksi kanker dini. Sementara itu, laki-laki cenderung menghindari layanan preventif karena stereotip sosial.

2. Menurut saya tantangan dalam menerapkan kebijakan kesehatan yang responsif gender di Indonesia, seperti bias budaya dan stereotip. Iya saya melihat adanya hambatan dari budaya, kebiasaan, atau sistem yang ada di Masyarakat contohnya perempuan sering kali dianggap sebagai pihak yang harus mengurus keluarga terlebih dahulu, sehingga kesehatan mereka sendiri sering diabaikan. Sedangkan laki-laki dianggap lebih layak mendapatkan akses kesehatan karena peran mereka sebagai pencari nafkah. Jika saya berada dalam posisi pembuat kebijakan, saya akan memprioritaskan edukasi, meningkatkan layanan kesehatan berbasis komunitas, serta mengumpulkan data berbasis gender untuk membuat kebijakan yang tepat sasaran.

1. Pengalaman atau Pengamatan terhadap Ketidaksetaraan Gender dalam Layanan Kesehatan, Meskipun saya tidak memiliki pengalaman pribadi, beberapa pengamatan umum di berbagai tempat menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender dalam layanan kesehatan sering terjadi, khususnya dalam hal akses dan perlakuan terhadap perempuan. Sebagai contoh nyata, di beberapa klinik atau rumah sakit, perempuan cenderung menghadapi waktu tunggu yang lebih lama dibandingkan laki-laki untuk layanan seperti pemeriksaan kehamilan atau kesehatan reproduksi. Beberapa pasien perempuan juga mungkin merasa kurang didengar atau diabaikan oleh tenaga medis, terutama terkait keluhan sakit kronis yang dianggap remeh atau dihubungkan dengan stres atau faktor emosional.

Sebaliknya, layanan kesehatan bagi laki-laki, khususnya dalam hal kesehatan mental, kadang-kadang kurang diperhatikan karena anggapan budaya bahwa laki-laki harus “kuat” dan tidak menunjukkan kelemahan. Ini bisa menyebabkan diagnosis yang terlambat atau layanan yang kurang optimal bagi mereka. Misalnya, seorang pria yang mengeluhkan masalah kesehatan mental mungkin lebih jarang dirujuk ke spesialis dibandingkan perempuan dengan keluhan serupa.

2. Tantangan dalam Menerapkan Kebijakan Kesehatan Responsif Gender di Indonesia,Salah satu tantangan terbesar dalam menerapkan kebijakan kesehatan yang responsif gender di Indonesia adalah pengaruh budaya patriarki yang masih kuat. Dalam beberapa komunitas, masih ada pandangan bahwa kebutuhan kesehatan perempuan, terutama terkait dengan kesehatan reproduksi, dianggap kurang prioritas dibandingkan laki-laki. Ini bisa menjadi hambatan dalam memastikan akses yang setara ke layanan kesehatan yang dibutuhkan perempuan, seperti layanan keluarga berencana atau kesehatan ibu.

Selain itu, stigma terhadap masalah kesehatan mental pada laki-laki juga bisa menjadi hambatan, karena mereka mungkin enggan mencari bantuan. Sistem kesehatan yang ada sering kali tidak dilengkapi dengan pemahaman atau kebijakan yang sensitif terhadap gender, yang menyebabkan ketidaksetaraan dalam diagnosis dan perawatan.

Jika saya berada dalam posisi pembuat kebijakan, saya akan mengambil beberapa langkah strategis, seperti:

Pendidikan dan Kampanye Kesadaran: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dalam akses layanan kesehatan. Ini termasuk menghilangkan stigma terkait kesehatan mental pada laki-laki dan pentingnya kesehatan reproduksi perempuan.

Pelatihan bagi Tenaga Medis: Melakukan pelatihan bagi tenaga medis untuk lebih peka terhadap perbedaan kebutuhan kesehatan laki-laki dan perempuan. Ini penting untuk menghindari bias dalam perawatan dan diagnosis.

Kebijakan Inklusif: Mengembangkan kebijakan yang memastikan layanan kesehatan memperhitungkan perbedaan gender, misalnya, menyediakan lebih banyak klinik kesehatan reproduksi di daerah pedesaan atau program kesehatan mental khusus bagi laki-laki.

Pemberdayaan Komunitas: Melibatkan tokoh masyarakat dalam menyuarakan kesetaraan gender di sektor kesehatan dan membangun budaya di mana baik laki-laki maupun perempuan merasa nyaman untuk mencari layanan kesehatan tanpa stigma atau diskriminasi.

1. Saya tidak memiliki pengalaman pribadi tetapi sesuai pengamatan di lingkungan. Ketidaksetaraan gender dalam layanan kesehatan sering kali terjadi dalam berbagai bentuk, terutama dalam hal akses, diagnosis, dan perawatan. Di banyak tempat, perempuan sering kali menghadapi hambatan yang lebih besar untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai dibandingkan laki-laki. contohnya yaitu stigma kesehatan mental : Misalnya, seorang perempuan yang mengeluhkan rasa cemas atau depresi mungkin dianggap hanya sedang menghadapi masalah emosional biasa, padahal mungkin ada kondisi mental yang lebih serius di baliknya.

2. Tantangan terbesar dalam menerapkan kebijakan kesehatan yang responsif gender di Indonesia berkaitan erat dengan beberapa faktor, seperti budaya, kebiasaan, norma sosial, dan sistem kesehatan itu sendiri. beberapa tantangan utama yang sering dihadapi yaitu
1. Norma dan patriaki: Perempuan mungkin merasa kurang berhak mengakses layanan kesehatan secara mandiri atau ragu untuk berbicara terbuka tentang masalah kesehatan mereka, khususnya terkait reproduksi dan kesehatan mental. Stigma terhadap isu kesehatan reproduksi perempuan, seperti menstruasi, kontrasepsi, dan aborsi, juga masih tinggi. Cara mengatasinya yaitu Pendidikan kesehatan yang berperspektif gender di tingkat komunitas dan sekolah perlu ditingkatkan. Kampanye publik harus dilakukan untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap kesehatan perempuan, menyoroti pentingnya kesehatan reproduksi, dan mendorong pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan kesehatan.
2. Akses yang tidak merata ke layanan kesehatan: Di banyak wilayah pedesaan atau terpencil, akses terhadap layanan kesehatan masih sangat terbatas, dan ini lebih berdampak pada perempuan. Contohnya, layanan kesehatan reproduksi, seperti kontrol kelahiran, pemeriksaan kanker serviks, atau dukungan selama kehamilan dan persalinan, mungkin sulit diakses karena jarak, biaya, atau kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai. Cara mengatasinya akan berfokus pada peningkatan infrastruktur kesehatan di wilayah pedesaan dan terpencil, termasuk memberikan insentif kepada tenaga kesehatan untuk bekerja di daerah-daerah ini. Program kesehatan keliling atau telemedicine juga bisa dioptimalkan untuk memastikan perempuan di wilayah terpencil dapat mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan.
3. Stigma dalam kesehatan mental dan reproduksi: Di banyak masyarakat di Indonesia, isu kesehatan mental dan kesehatan reproduksi sering kali dianggap tabu. Perempuan yang mengeluhkan masalah kesehatan mental atau kesehatan reproduksi sering kali tidak mendapatkan dukungan yang memadai, baik dari masyarakat maupun dari sistem kesehatan. Cara mengatasinya mengadvokasi kampanye nasional yang membuka dialog tentang kesehatan mental dan reproduksi dengan perspektif gender, termasuk melibatkan tokoh agama dan pemimpin masyarakat dalam upaya mengurangi stigma ini. Program kesehatan mental dan reproduksi yang ramah perempuan juga perlu diperkuat, dengan mendukung pusat-pusat kesehatan yang menyediakan layanan khusus untuk isu-isu ini.

1. Saya pribadi tidak memiliki pengalaman tentang ketidaksetaraan gender dalam layanan kesehatan. Tetapi saya sering membaca berita yang membahas ketidaksetaraan gender dalam layanan kesehatan. Misalnya, beberapa artikel menyebutkan bahwa perempuan sering kali menghadapi tantangan dalam mendapatkan diagnosis yang tepat atau perawatan yang sama dibandingkan laki-laki dan ada pun laporan menunjukkan bahwa gejala yang dilaporkan perempuan sering diabaikan atau dianggap kurang serius oleh tenaga medis.
Contoh nyata : Kasus endometriosis, banyak perempuan dengan endometriosis mengalami penundaan dalam diagnosis yang tepat, yang dapat menyebabkan komplikasi kesehatan yang serius.

2. Menurut saya tantang terbesar dalam menerapkan kebijakan kesehatan yang responsif gender di Indonesia adalah
a. Budaya dan Norma Sosial, banyak masyarakat yang masih memegang nilai-nilai tradisional yang membatasi peran perempuan dan menghambat akses mereka terhadap layanan kesehatan. Misalnya, stigma seputar kesehatan reproduksi sering kali menghalangi perempuan untuk mencari pertolongan/bantuan.

b. Ketersediaan Layanan: Di beberapa daerah, terutama daerah pedesaan, akses terhadap layanan kesehatan yang bermutu dan peka gender masih sangat terbatas. Infrastruktur yang tidak memadai dan kurangnya tenaga medis yang berpengalaman menjadi kendala.

c. Kurangnya pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan isu gender di masyarakat memperparah kesenjangan. Pengetahuan yang terbatas menghalangi perempuan dan kelompok rentan mendapatkan informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan kesehatan yang baik.

Jika berada dalam posisi pembuat kebijakan, langkah-langkah yang bisa diambil meliputi:

a. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Melaksanakan program penjangkauan yang meningkatkan pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender di masyarakat.

b. Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil, dan melatih tenaga kesehatan agar peka gender.

Akses Terbatas untuk Perempuan
1. Dalam pengamatan saya, saya mendengar cerita dari, perempuan sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan. Misalnya, ada kasus di mana seorang ibu hamil harus menempuh jarak jauh untuk mencapai fasilitas kesehatan. Keterbatasan transportasi dan biaya perjalanan sering kali menjadi penghalang. Hal ini berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam pemeriksaan prenatal yang penting untuk kesehatan ibu dan bayi.

– Kurangnya Informasi Kesehatan
Di lingkungan sekitar rumah nenek saya banyak perempuan yang tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai kesehatan reproduksi. Misalnya, saat penyuluhan tentang kesehatan ibu dan anak dilakukan, partisipasi perempuan sering kali lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini bisa disebabkan oleh norma sosial yang menganggap bahwa urusan kesehatan adalah tanggung jawab laki-laki atau karena kurangnya akses mereka terhadap media informasi.

2. Stigma dan Stereotip Sosial
* Norma sosial yang kuat dapat membuat perempuan enggan mengungkapkan gejalag gejala kesehatan mental atau fisik mereka karena khawatir dianggap lemah atau tidak pantas. Kurangnya edukasi reproduktif juga membuat banyak remaja perempuan rentan terhadap keadaan darurat kesehatan dan kekerasan berbasis gender.
* Ya, saya melihat adanya hambatan
Norma tradisional yang melekat pada peran-peran gender dapat membatasi perempuan dalam mengakses layanan kesehatan. Contohnya, perempuan sering diharapkan untuk fokus pada tanggung jawab domestik dan tidak harus menghabiskan waktu untuk kunjungan kesehatan. Mengalami masalah kesehatan mental atau fisik masih umum di beberapa komunitas. Hal ini membuat mereka enggan untuk mencari bantuan kesehatan. Gaya Hidup Urban-Rural Divide: Gaya hidup di perkotaan dan desa memiliki perbedaan yang signifikan dalam akses terhadap fasilitas kesehatan modern. Desa cenderung memiliki akses yang lebih terbatas. Sistem di masyarakat seperti Infrastruktur Kesehatan yang Kurang Optimal: Infrastruktur kesehatan di beberapa wilayah masih kurang optimal, terutama di daerah pedesaan. Hal ini membatasi akses perempuan kepada fasilitas kesehatan yang memadai.

Jika berada dalam posisi pembuatan kebijakan :

1. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat :
* Kampanye Publik: Meluncurkan kampanye kesadaran untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya kesehatan perempuan dan hak-hak mereka dalam mengakses layanan kesehatan.
* Program Edukasi di Sekolah: Mengintegrasikan pendidikan kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum sekolah untuk meningkatkan kesadaran sejak usia dini.

2. Peningkatan Infrastruktur Kesehatan
* Pengembangan Fasilitas Kesehatan di Daerah Terpencil: Membangun lebih banyak fasilitas kesehatan di daerah pedesaan dan menyediakan transportasi yang memadai bagi perempuan untuk mencapai layanan kesehatan.
* Telemedicine: Menggunakan teknologi telemedicine untuk memberikan akses kepada perempuan di daerah terpencil agar dapat berkonsultasi dengan dokter tanpa harus melakukan perjalanan jauh.

1. Meskipun saya tidak pernah mengalami langsung ketidaksetaraan gender dalam layanan kesehatan, beberapa pengalaman yang saya dengar sering kali suami atau anggota keluarga laki-laki yang menemani perempuan saat melahirkan lebih didengarkan dalam pengambilan keputusan. Misalnya, jika ada diskusi tentang metode persalinan atau perawatan yang akan diberikan, suara laki-laki mungkin lebih diperhatikan, sementara perempuan yang sedang dalam proses melahirkan bisa jadi diabaikan atau tidak dianggap pendapatnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam situasi yang seharusnya menjadi momen penting bagi perempuan, mereka terkadang tidak mendapatkan suara yang setara dalam keputusan yang sangat berpengaruh terhadap pengalaman penyampaian mereka.

2. Salah satu tantangan terbesar dalam menerapkan kebijakan kesehatan yang responsif gender di Indonesia adalah patriarki yang kuat dalam rumah tangga. Misalnya, dalam keluarga tetangga, mungkin pernah ada situasi di mana perempuan tidak diizinkan bekerja atau melanjutkan pendidikan karena suaminya merasa bahwa peran utama istri adalah di rumah, mengurus anak-anak dan keluarga. Keputusan-keputusan besar dalam keluarga, termasuk pendidikan atau perawatan kesehatan anak, mungkin hanya ditentukan oleh suami, sementara pendapat istri tidak terlalu didengar, meskipun ia yang lebih sering berinteraksi dengan anak sehari-hari. Ini menunjukkan patriarki di mana keputusan penting hanya dipegang laki-laki, bahkan jika perempuan lebih mengetahui atau merasakan dampak langsung dari keputusan tersebut.

Jika saya berada dalam posisi pembuat kebijakan, saya akan mengatasi masalah patriarki dalam rumah tangga dengan pendekatan yang komprehensif, meliputi edukasi, regulasi, dan pemberdayaan perempuan. Pertama, saya akan meluncurkan program pendidikan publik yang bertujuan untuk mengubah pola pikir tradisional tentang peran gender di masyarakat. Kampanye ini akan menekankan bahwa keputusan terkait kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya laki-laki. Edukasi ini juga akan memberikan pemahaman tentang pentingnya otonomi perempuan dalam mengambil keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka dan keluarga.

Kedua, saya akan memperkuat regulasi yang memastikan perempuan memiliki hak penuh untuk membuat keputusan kesehatan dan pendidikan tanpa perlu bergantung pada persetujuan suami atau kepala keluarga laki-laki. Dengan adanya kebijakan ini, perempuan bisa lebih bebas dalam mengakses layanan kesehatan yang mereka butuhkan, serta menentukan jalur pendidikan atau karier mereka sendiri.

Ketiga, saya akan fokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program-program yang mendukung mereka untuk berwirausaha, melanjutkan pendidikan, atau mendapatkan pekerjaan. Ketika perempuan lebih mandiri secara ekonomi, mereka memiliki posisi yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan di rumah tangga, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada suami.

Terakhir, saya akan menyediakan layanan konseling keluarga yang dapat membantu suami dan istri berkomunikasi lebih baik tentang peran gender dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Dengan cara ini, kebijakan yang diterapkan tidak hanya mengubah struktur sosial, tetapi juga membangun perubahan positif dalam pola pikir dan perilaku di tingkat keluarga dan masyarakat.

1. Bagaimana pengalaman pribadi atau pengamatan Anda terhadap ketidaksetaraan gender dalam layanan kesehatan di lingkungan sekitar Anda? Apakah Anda pernah melihat atau mengalami situasi di mana layanan kesehatan berbeda untuk laki-laki dan perempuan? Jelaskan dengan contoh nyata.
Jawab :
Menurut pengalaman pribadi saya, saya tidak pernah mengalami pengalaman langsung dalam konteks kesetaraan gender di layanan Kesehatan akan tetapi saya bisa memberikan contoh dari pengamatan yang terjadi di berbagai tempat. Contohnya adalah Di bidang kesehatan mental, saya juga pernah mendengar cerita seorang perempuan yang merasa bahwa gejala depresi dan kecemasan yang ia rasakan sering kali dianggap sebagai “perubahan hormon” atau kondisi emosional yang terkait dengan siklus menstruasi. Ini membuatnya merasa kurang dipahami secara medis, padahal ia memerlukan bantuan lebih mendalam untuk kondisi psikologisnya. Sementara itu, laki-laki yang mencari layanan kesehatan mental sering dianggap lebih serius karena mereka dianggap jarang mengungkapkan masalah emosional.
2. Menurut Anda, apa tantangan terbesar dalam menerapkan kebijakan kesehatan yang responsif gender di Indonesia? Apakah Anda melihat adanya hambatan dari budaya, kebiasaan, atau sistem yang ada di masyarakat? Bagaimana Anda akan mengatasinya jika berada dalam posisi pembuat kebijakan?
Jawab :
Menurut saya tantangan terbesar dalam menerapkan kebijakan Kesehatan yang responsive gender di Indonesia, misalnya :
a. Norma sosial dan budaya patriarki
Banyak daerah di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh norma-norma patriarkal yang mendikte peran gender dalam masyarakat. Perempuan sering kali dianggap lebih bergantung pada laki-laki dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam hal kesehatan.
b. Keterbatasan infrastruktur Kesehatan
Di daerah terpencil dan pedesaan, infrastruktur kesehatan sering kali terbatas. Ini termasuk kurangnya tenaga medis terlatih yang mampu memberikan layanan kesehatan yang sensitif gender, serta kurangnya fasilitas yang mendukung kebutuhan kesehatan perempuan, seperti layanan persalinan atau klinik kesehatan reproduksi.
c. Kurangnya data yang berbasis gender
Dalam kebijakan kesehatan di Indonesia, sering kali kurang data yang terpilah berdasarkan gender. Ini bisa membuat pemerintah kesulitan untuk melihat dengan jelas di mana ketidaksetaraan terjadi dan bagaimana mengatasinya.

Dan jika saya berada dalam posisis pembuat kebijakan, yang saya lakukan adalah dengan cara mengedukasi dan melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan reproduksi wanita, menggandeng tokoh masyarakat dan organisasi yang berada di lingkungan untuk mendukung perubahan norma sosial dan mempromosikan layanan kesehatan yang responsif gender, membangun dan memperbaiki fasilitas kesehatan di daerah terpencil dengan fokus pada aksesbilitas untuk perempuan serta penyediaan pelatihan bagi tenaga kesehatan tentang sensifitas gender, dan merancang kebijakan yang mempertimbangkan perspektif gender, dengan melibatkan perempuan dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan kesehatan.

Nama : Suminingsih
NPM : 01220000019

1. Sebagai seorang mahasiswa, mungkin saya belum memiliki pengalaman pribadi secara langsung namun berdasarkan pengamatan saya terhadap ketidaksetaraan gender dalam layanan kesehatan seringkali tersembunyi dan tidak selalu terlihat secara kasat mata. Ini bisa berupa perbedaan perlakuan, akses, atau kualitas layanan yang diterima laki-laki dan perempuan. Dan saya pernah melihat situasi ini namun secara tidak langsung yaitu saat saya membaca sebuah artikel pada media sosial tentang situasi di mana layanan kesehatan berbeda untuk laki-laki dan perempuan.

Contoh nyata yang pernah saya temui dan saya dengar dari orang lain baik secara langsung atau tidak langsung seperti dari media sosial seperti : misalnya dalam pemberian materi edukasi kesehatan di sekolah atau puskesmas seringkali lebih fokus pada kesehatan reproduksi perempuan, sementara masalah kesehatan pria seperti kesehatan seksual atau penyakit prostat kurang mendapat perhatian. Alasannya kurangnya kesadaran akan pentingnya kesehatan pria dan anggapan bahwa kesehatan perempuan lebih kompleks.

2. Menurut saya dan juga berdasarkan pengamatan saya , tentang bagaimana norma sosial, budaya, dan sistem yang ada dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam bidang kesehatan.
Beberapa tantangan terbesar yang seringkali dihadapi adalah:

– Norma dan Stereotipe Gender: Anggapan bahwa perempuan hanya bertanggung jawab atas urusan
domestik dan kesehatan reproduksi, sementara laki-laki dianggap lebih kuat dan tidak perlu memeriksakan
kesehatan. Hal ini menghambat akses laki-laki terhadap layanan kesehatan dan menyebabkan stigma bagi
perempuan yang mencari bantuan medis.

– Kurangnya Akses: Perempuan di daerah pedesaan atau dari kelompok marginal seringkali memiliki akses
terbatas terhadap fasilitas kesehatan, informasi kesehatan, dan tenaga kesehatan yang kompeten.
Stigma Sosial: Isu kesehatan reproduksi, kesehatan mental, dan kekerasan seksual seringkali dianggap
tabu dan menjadi penghalang bagi individu untuk mencari bantuan.

– Kurangnya Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan: Perempuan masih kurang dilibatkan
dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan, sehingga kebutuhan spesifik mereka seringkali
tidak terakomodasi.

– Sistem Kesehatan yang Patriarkal: Struktur dan sistem pelayanan kesehatan yang ada seringkali masih
terpengaruh oleh nilai-nilai patriarkal, sehingga tidak responsif terhadap kebutuhan perempuan.

Hambatan dari Budaya, Kebiasaan, dan Sistem Budaya patriarki yang masih kuat di Indonesia menjadi akar dari banyak masalah terkait ketidaksetaraan gender dalam kesehatan. Kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap perempuan, seperti pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga, dan perlakuan tidak setara dalam keluarga, juga turut memperparah situasi. Selain itu, sistem kesehatan yang belum sepenuhnya inklusif dan sensitif gender juga menjadi kendala.

Solusi dari perspektif saya, jika saya berada dalam posisi pembuat kebijakan, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan tersebut:

– Pendidikan dan Sosialisasi: Melakukan kampanye edukasi tentang pentingnya kesetaraan gender dalam
kesehatan, baik di kalangan masyarakat umum maupun tenaga kesehatan, dan membangun kesadaran
akan dampak negatif dari norma, stereotipe gender terhadap kesehatan.

– Peningkatan Akses : Memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai dan mudah diakses,
terutama di daerah-daerah terpencil, menyediakan layanan kesehatan yang ramah dan sensitif gender,
dan memberikan informasi kesehatan yang akurat dan mudah dipahami.

– Pengarusutamaan Gender: Melibatkan perempuan dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasi program kesehatan. Menganalisis dampak gender dari setiap kebijakan kesehatan yang dibuat.

– Penguatan Sistem Rujukan: Membangun sistem rujukan yang efektif untuk memastikan bahwa setiap
individu dapat mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan, terlepas dari lokasi dan status sosialnya.

– Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan: Melakukan pelatihan bagi tenaga kesehatan agar lebih
kompeten dalam memberikan pelayanan kesehatan yang sensitif gender, mendorong partisipasi
perempuan dalam pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan lainnya.

1. Sebagai mahasiswa, saya belum mengalami secara langsung namun berdasarkan pengamatan saya baik secara langsung ataupun tidak langsung misalnya pada media sosial, situasi yang menunjukkan adanya ketidaksetaraan gender dalam layanan kesehatan .

Berikut beberapa contoh nyata :

Akses terhadap Informasi Kesehatan, fokus pada kesehatan reproduksi perempuan materi kesehatan yang diberikan pada saat edukasi atau kampanye kesehatan terutama dalam konteks pendidikan seks, seringkali lebih terpusat pada kesehatan reproduksi perempuan. Informasi tentang kesehatan seksual pria, misalnya, mungkin kurang mendalam atau bahkan tidak diberikan sama sekali. Serta kurangnya Informasi tentang penyakit tertentu, informasi tentang penyakit yang lebih sering dialami oleh satu gender, seperti endometriosis pada perempuan atau prostat pada laki-laki, mungkin kurang tersedia atau kurang dibahas secara mendalam.

2. Menurut saya tantangan terbesar dalam menerapkan kebijakan kesehatan yang responsif gender di Indonesia di bidang kesehatan terdapat beberapa hambatan seperti salah satunya sistem yang ada di masyarakat.

Sistem Kesehatan yang Patriarkal: Struktur dan sistem pelayanan kesehatan yang ada seringkali masih terpengaruh oleh nilai-nilai patriarkal, sehingga tidak responsif terhadap kebutuhan perempuan.

Hambatan dari Budaya, Kebiasaan, dan Sistem Budaya patriarki yang masih kuat di Indonesia menjadi akar dari banyak masalah terkait ketidaksetaraan gender dalam kesehatan. Kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap perempuan, seperti pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga, dan perlakuan tidak setara dalam keluarga, juga turut memperparah situasi. Selain itu, sistem kesehatan yang belum sepenuhnya inklusif dan sensitif gender juga menjadi kendala.

Solusi dari perspektif saya :

Jika saya berada dalam posisi pembuat kebijakan, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan tersebut seperti :

Pendidikan dan Sosialisasi : Melakukan kampanye edukasi tentang pentingnya kesetaraan gender dalam kesehatan, baik di kalangan masyarakat umum maupun tenaga kesehatan. Membangun kesadaran akan dampak negatif dari norma dan stereotipe gender terhadap kesehatan.

Peningkatan Akses: Memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai dan mudah diakses, terutama di daerah-daerah terpencil.

Pengarusutamaan Gender: Melibatkan perempuan dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan.

Penguatan Sistem Rujukan: Membangun sistem rujukan yang efektif untuk memastikan bahwa setiap individu dapat mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan, terlepas dari lokasi dan status sosialnya.

Tenaga Kesehatan: Melakukan pelatihan bagi tenaga kesehatan agar lebih kompeten dalam memberikan pelayanan kesehatan yang sensitif gender. Mendorong partisipasi perempuan dalam pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan lainnya.

1. Menurut pengalaman pribadi saya tidak pernah mengalami ketidaksetaraan gender dalam layanan kesehatan. namun menurut pengamatan beberapa penyakit khususnya Penyakit jantung sering kali dianggap sebagai “penyakit laki-laki”, sehingga perempuan kurang mendapat perhatian terkait risiko penyakit ini. Bahkan ketika mereka menunjukkan gejala, tanda-tanda penyakit jantung pada perempuan sering tidak dikenali karena berbeda dari gejala klasik pada laki-laki. Hal ini menyebabkan perawatan yang tertunda dan peningkatan risiko komplikasi.
Selain penyakit jantung, perempuan menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi seperti kontrasepsi, pemeriksaan kehamilan, dan layanan pasca-persalinan.

2. Tantangan terbesar dalam menerapkan kebijakan kesehatan yang responsif gender di Indonesia memang kompleks, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. salah satu contohnya adalah budaya patriarki yang kuat. Di banyak daerah di Indonesia, budaya patriarki masih sangat dominan. Hal ini menyebabkan perempuan sering kali berada dalam posisi subordinat dalam keluarga dan masyarakat. Dalam konteks kesehatan, keputusan terkait kesehatan reproduksi, kontrasepsi, dan kesehatan seksual perempuan sering kali diputuskan oleh laki-laki dalam keluarga, seperti suami atau ayah. Ini menghalangi perempuan untuk memiliki kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri.
solusi untuk tantangan tersebut adalah Jika berada dalam posisi pembuat kebijakan, saya akan mendorong kampanye kesadaran berbasis masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya hak kesehatan perempuan. Melibatkan tokoh agama dan pemimpin masyarakat dalam mengubah perspektif patriarki ini juga penting agar kebijakan lebih mudah diterima.

1. Ketidaksetaraan gender dalam layanan kesehatan

Saya tidak memiliki pengalaman pribadi secara langsung, tetapi saya menyadari bahwa masih ada perbedaan dalam layanan kesehatan bagi laki-laki dan perempuan terutama pada kesehatan mental yang sering terjadi di masyarakat.

Contohnya, perempuan biasanya lebih terbuka untuk mencari bantuan ketika mengalami masalah kesehatan mental, seperti depresi atau kecemasan, namun masalah tersebut seringkali diremehkan karena keluhan mereka dianggap berlebihan atau tidak serius.

Di sisi lain, laki-laki yang mengalami permasalahan yang sama dengan perempuan dapat merasa tertekan karena adanya stereotip sosial yang mengharuskan laki-laki terlihat kuat di dalam banyak kondisi permasalahan, sehingga laki-laki cenderung menghindari pencarian bantuan untuk menangani masalah kesehatan mental.

Hal ini dapat mengakibatkan kesenjangan dalam diagnosis dam perawatan dalam layanan kesehatan mental, dimana laki-laki lebih rentan terhadap risiko yang tidak ditangani dan perempuan seringkali tidak mendaptakn perhatian atau penanganan yang sesuai untuk masalah yang dihadapi.

2. Tantangan terbesar dalam menerapkan kebijakan kesehatan yang responsif gender dan cara mengatasinya

Tantangan terbesar dalam menerapkan kebijakan kesehatan yang responsif gender di Indonesia adalah adanya bias budaya dan stereotip gender yang kuat dan mempengaruhi perilaku serta keputusan dalam akses layanan kesehatan.

Hambatan ini dapat memperkuat ketidaksetaraan dalam layanan kesehatan yang menyebabkan perempuan tidak mendapatkan perhatian yang layak dan laki-laki dapat merasa tertekan oleh norma yang mengharuskan mereka terlihat kuat.

Jika saya berada dalam posisi pembuat kebijakan, untuk mengatasi hal ini, saya akan memfokuskan pendidikan dan kampanye kesadaran masyarakat yang bertujuan untuk mengubah pandangan tentang kesehatan mental dan peran gender. Selain itu, saya akan merancang kebijakan yang melibatkan peran dari perempuan maupun laki-laki dalam hal pengambilan keputusan terkait kesehatan untuk memastikan kebutuhan mereka terpenuhi dan menyediakan pelatihan bagi penyedia layanan kesehatan agar lebih responsif terhadap kebutuhan semua gender.

1. Saya sendiri tidak memiliki pengalaman pribadi tetapi saya bisa memberikan informasi dan contoh umum tentang ketidaksetaraan gender dalam layanan kesehatan yang terjadi di berbagai lingkungan. Ketidaksetaraan gender dalam layanan kesehatan adalah masalah yang cukup sering terjadi, meskipun mungkin tidak selalu terlihat secara langsung. Contohnya yaitu ada bukti bahwa perempuan sering kali tidak diperlakukan dengan serius dalam sistem perawatan kesehatan dibandingkan laki-laki. Misalnya, banyak penelitian menunjukkan bahwa keluhan nyeri pada perempuan seringkali diabaikan atau dianggap berlebihan. Sebagai contoh, dalam kasus serangan jantung, gejala pada perempuan cenderung berbeda dari gejala klasik yang sering dikaitkan dengan laki-laki. Namun, banyak dokter mungkin tidak mendeteksi atau meremehkan gejala ini pada perempuan, yang menyebabkan penundaan dalam diagnosis dan perawatan.

2. Tantangan terbesar dalam menerapkan kebijakan kesehatan yang responsif gender di Indonesia melibatkan beberapa faktor yang kompleks, termasuk budaya, kebiasaan, serta sistem sosial dan kesehatan yang ada. Contoh tantangan utama beserta kemungkinan cara untuk mengatasinya jika saya berada dalam posisi pembuat kebijakan yaitu :

Akses yang Tidak Merata ke Layanan Kesehatan
Tantangan: Di daerah-daerah terpencil, akses terhadap layanan kesehatan, terutama yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, sering kali terbatas. Fasilitas kesehatan mungkin tidak dilengkapi untuk menangani kebutuhan kesehatan perempuan secara khusus, seperti perawatan selama kehamilan dan persalinan, layanan kontrasepsi, atau penanganan kanker payudara dan serviks.

Solusi
– Perluasan Infrastruktur Kesehatan: Mengembangkan fasilitas kesehatan di daerah terpencil dengan fokus pada layanan kesehatan perempuan, termasuk pelatihan petugas kesehatan tentang masalah kesehatan yang spesifik terhadap gender.

– Penggunaan Teknologi Kesehatan: Meningkatkan layanan kesehatan dengan menggunakan teknologi jarak jauh seperti menciptakan aplikasi layanan kesehatan dan penyebaran informasi kesehatan melalui teknologi digital untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses.

1. Berdasarkan pengalaman pribadi dan pengamatan saya, sejauh ini Alhamdulillah saya tidak mengalami ataupun melihat secara langsung situasi ketidaksetaraan gender baik untuk laki-laki atau pun perempuan dalam layanan kesehatan. Namun, sebagai bukti nyatanya, saya pernah melihat berita yg tersebar di internet bahwa masih banyak ketidaksetaraan gender dalam layanan kesehatan yang terjadi di indonesia, salah satu contohnya yaitu di bali dimana berdasarkan sebuah penelitian menunjukkan terkait aspek kesehatan yg diwakili oleh indikator Usia Harapan Hidup (UHH), aspek kesehatan bagi perempuan bali masih lebih tinggi sekitar 4% dibandingkan dengan laki-laki.
2. ⁠Menurut saya salah satu tantangan terbesar dalam menerapkan kebijakan kesehatan yg responsif gender di Indonesia yaitu hambatan dari adanya budaya. Sebagai contoh, seperti yg kita ketahui, bali merupakan salah satu daerah yg terkenal dengan budaya patriarki, dimana adanya keterbatasan bagi seorang perempuan bali dalam memperjuangkan hak-haknya. Apabila saya memposisikan diri menjadi seorang pembuat kebijakan, saya akan berusaha terlebih dahulu pelan-pelan mengenalkan budaya bahwa perempuan juga memilih hak yg sama seperti laki-laki yg ingin memperjuangkan hak nya masing-masing. Apabila masyarakat sudah mulai memahami dan menerima hak tersebut, barulah kebijakan kesehatan yang responsif gender itu dapat mulai dicapai.

1. Saya tidak memiliki pengalaman tersebut, tetapi mungkinsaya bisa memberikan contoh untuk layanan kesehatan berbeda untuk laki – laki dan perempuan dilingkungan. Contohnya yaitu penyakit autoimun yang umum terjadi pada perempuan, namun seringkali diagnosanya lambat. seorang perempuan yang mengeluh tentang kelelahan atau nyeri sendiri biasa dianggap “ terlalu emosional “ atau “ mencari perhatian “, sedangkan jika terjadi pada laki- laki dengn gejala yang sama mungkin akan lebih cepat mendapatkan pengobatan atau perhatian.
2. Tantangan terbesar dalam menerapkan kebijakan kesehatan yang responsif gender di Indonesia pada perempuan, terutama di daerah pedesaan atau komunitas dengan nilai-nilai konservatif, seringkali diharapkan untuk mendahulukan kebutuhan kesehatan anak dan suami mereka. Akibatnya, mereka cenderung menunda perawatan kesehatan untuk diri sendiri, bahkan untuk kondisi serius seperti penyakit kronis atau kesehatan reproduksi. Selain itu, mereka mungkin kurang memiliki waktu atau sumber daya untuk mendapatkan layanan kesehatan yang mereka butuhkan, terutama jika akses ke fasilitas kesehatan terbatas. contohnya, seperti angka kematian ibunyang masih tinggi di Indonesia sering kali disebabkan oleh akses yang terbatas ke perawatan prenatal dan postnatal, yang sebagian besar disebabkan oleh prioritas yang lebih rendah terhadap kesehatan ibu dibandingkan anggota keluarga lainnya. Faktor lain termasuk stigma terhadap kontrasepsi atau kurangnya edukasi mengenai kesehatan reproduksi, yang dapat menyebabkan komplikasi saat persalinan. jika saya berada diposisi pembuat kebijakan saya akan mengatasinya dengan memberikan edukasi kesehatan masyarakat yang menekankan pentingnya kesehatan perempuan dan membangun kesadaran tentang kesetaraan dalam akses kesehatan di tingkat keluarga. lalu Meningkatkan layanan kesehatan berbasis komunitas seperti puskesmas, yang mendekatkan layanan kesehatan kepada perempuan, terutama di daerah terpencil. dan dengan melakukan kampanye publik untuk mengubah norma sosial yang menempatkan perempuan sebagai pengurus utama keluarga dan laki-laki sebagai pencari nafkah utama, sehingga tanggung jawab kesehatan dapat lebih merata.

1. Pengalaman saya sendiri tentang ketidaksetaraan gender dalam layanan kesehatan, saya tidak pernah memiliki pengalaman tersebut tetapi banyak teman dan keluarga yang pernah mengalami hal tersebut. Contoh nyata dari ketidaksetaraan gender antara lakilaki dan perempuan yaitu, masih banyak yang menganggap bahwa nyeri saat menstruasi atau endometriosis dianggap hal normal yang tidak memerlukan perawatan medis, padahal ini bisa saja menjadi gejala masalah kesehatan yang lebih serius dan berakibat keterlambatan diagnosis dan pengobatan yang tepat.

2. ⁠Menurut saya tantangan terbesar dalam menerapkan kebijakan kesehatan yang responsif gender di Indonesia adalah faktor budaya dan kebiasaan yang ada di masyarakat sekitar. Contohnya, masih banyak daerah di Indonesia, peran tradisional gender masih sangat kuat, di mana perempuan sering dianggap memiliki peran domestik dan pria sebagai pencari nafkah utama. Hal ini dapat menyebabkan perempuan tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan, terutama terkait kesehatan reproduksi. Budaya patriarki juga dapat memengaruhi pengambilan keputusan kesehatan di tingkat keluarga, di mana laki-laki sering memegang kendali atas keputusan penting, termasuk dalam hal perawatan kesehatan. Jika saya berada dalam posisi pembuat kebijakan, saya akan mencoba mengatasi tantangan-tantangan ini melalui:
1. Peningkatan Edukasi dan Kesadaran Publik di masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan gender dalam akses layanan kesehatan melalui media massa, pelatihan tenaga kesehatan, serta kampanye di tingkat komunitas.
2. ⁠Penguatan Kebijakan dan Implementasi di Lapangan dengan Memastikan bahwa kebijakan kesehatan yang responsif gender tidak hanya ada di atas kertas tetapi juga diimplementasikan di semua tingkat layanan kesehatan, dengan menargetkan daerah-daerah yang masih tertinggal.
3. ⁠Meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan di daerah terpencil, khususnya layanan kesehatan ibu dan anak, serta layanan kesehatan reproduksi.
4. ⁠Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan agar lebih banyak perempuan terlibat dalam posisi pengambilan keputusan di bidang kesehatan, baik di tingkat lokal maupun nasional.
Dengan cara pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, kebijakan kesehatan yang responsif gender akan lebih efektif diimplementasikan dan berdampak positif bagi masyarakat luas.

1. Menurut pengalaman pribadi saya tidak pernah mengalami ketidaksetaraan gender dalam layanan kesehatan. namun menurut pengamatan beberapa penyakit khususnya Penyakit jantung sering kali dianggap sebagai “penyakit laki-laki”, sehingga perempuan kurang mendapat perhatian terkait risiko penyakit ini. Bahkan ketika mereka menunjukkan gejala, tanda-tanda penyakit jantung pada perempuan sering tidak dikenali karena berbeda dari gejala klasik pada laki-laki. Hal ini menyebabkan perawatan yang tertunda dan peningkatan risiko komplikasi.
Selain penyakit jantung, perempuan menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi seperti kontrasepsi, pemeriksaan kehamilan, dan layanan pasca-persalinan.

2. Tantangan terbesar dalam menerapkan kebijakan kesehatan yang responsif gender di Indonesia memang kompleks, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. salah satu contohnya adalah budaya patriarki yang kuat. Di banyak daerah di Indonesia, budaya patriarki masih sangat dominan. Hal ini menyebabkan perempuan sering kali berada dalam posisi subordinat dalam keluarga dan masyarakat. Dalam konteks kesehatan, keputusan terkait kesehatan reproduksi, kontrasepsi, dan kesehatan seksual perempuan sering kali diputuskan oleh laki-laki dalam keluarga, seperti suami atau ayah. Ini menghalangi perempuan untuk memiliki kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri.
solusi untuk tantangan tersebut adalah Jika berada dalam posisi pembuat kebijakan, saya akan mendorong kampanye kesadaran berbasis masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya hak kesehatan perempuan. Melibatkan tokoh agama dan pemimpin masyarakat dalam mengubah perspektif patriarki ini juga penting agar kebijakan lebih mudah diterima.

1. Bagaimana pengalaman pribadi atau pengamatan Anda terhadap ketidaksetaraan gender dalam layanan kesehatan di lingkungan sekitar Anda? Apakah Anda pernah melihat atau mengalami situasi di mana layanan kesehatan berbeda untuk laki-laki dan perempuan? Jelaskan dengan contoh nyata.
Jawab :
Menurut pengalaman pribadi saya, saya tidak pernah mengalami pengalaman langsung dalam konteks kesetaraan gender di layanan Kesehatan akan tetapi saya bisa memberikan contoh dari pengamatan yang terjadi di berbagai tempat. Contohnya adalah Di bidang kesehatan mental, saya juga pernah mendengar cerita seorang perempuan yang merasa bahwa gejala depresi dan kecemasan yang ia rasakan sering kali dianggap sebagai “perubahan hormon” atau kondisi emosional yang terkait dengan siklus menstruasi. Ini membuatnya merasa kurang dipahami secara medis, padahal ia memerlukan bantuan lebih mendalam untuk kondisi psikologisnya. Sementara itu, laki-laki yang mencari layanan kesehatan mental sering dianggap lebih serius karena mereka dianggap jarang mengungkapkan masalah emosional.
2. Menurut Anda, apa tantangan terbesar dalam menerapkan kebijakan kesehatan yang responsif gender di Indonesia? Apakah Anda melihat adanya hambatan dari budaya, kebiasaan, atau sistem yang ada di masyarakat? Bagaimana Anda akan mengatasinya jika berada dalam posisi pembuat kebijakan?
Jawab :
Menurut saya tantangan terbesar dalam menerapkan kebijakan Kesehatan yang responsive gender di Indonesia, misalnya :
a. Norma sosial dan budaya patriarki
Banyak daerah di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh norma-norma patriarkal yang mendikte peran gender dalam masyarakat. Perempuan sering kali dianggap lebih bergantung pada laki-laki dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam hal kesehatan.
b. Keterbatasan infrastruktur Kesehatan
Di daerah terpencil dan pedesaan, infrastruktur kesehatan sering kali terbatas. Ini termasuk kurangnya tenaga medis terlatih yang mampu memberikan layanan kesehatan yang sensitif gender, serta kurangnya fasilitas yang mendukung kebutuhan kesehatan perempuan, seperti layanan persalinan atau klinik kesehatan reproduksi.
c. Kurangnya data yang berbasis gender
Dalam kebijakan kesehatan di Indonesia, sering kali kurang data yang terpilah berdasarkan gender. Ini bisa membuat pemerintah kesulitan untuk melihat dengan jelas di mana ketidaksetaraan terjadi dan bagaimana mengatasinya.

Dan jika saya berada dalam posisis pembuat kebijakan, yang saya lakukan adalah dengan cara mengedukasi dan melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan reproduksi wanita, menggandeng tokoh masyarakat dan organisasi yang berada di lingkungan untuk mendukung perubahan norma sosial dan mempromosikan layanan kesehatan yang responsif gender, membangun dan memperbaiki fasilitas kesehatan di daerah terpencil dengan fokus pada aksesbilitas untuk perempuan serta penyediaan pelatihan bagi tenaga kesehatan tentang sensifitas gender, dan merancang kebijakan yang mempertimbangkan perspektif gender, dengan melibatkan perempuan dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan kesehatan.

1. Bagaimana pengalaman pribadi atau pengamatan Anda terhadap ketidaksetaraan gender dalam layanan kesehatan di lingkungan sekitar Anda? Apakah Anda pernah melihat atau mengalami situasi di mana layanan kesehatan berbeda untuk laki-laki dan perempuan? Jelaskan dengan contoh nyata.
Jawab :
Menurut pengalaman pribadi saya, saya tidak pernah mengalami pengalaman langsung dalam konteks kesetaraan gender di layanan Kesehatan akan tetapi saya bisa memberikan contoh dari pengamatan yang terjadi di berbagai tempat. Contohnya adalah Di bidang kesehatan mental, saya juga pernah mendengar cerita seorang perempuan yang merasa bahwa gejala depresi dan kecemasan yang ia rasakan sering kali dianggap sebagai “perubahan hormon” atau kondisi emosional yang terkait dengan siklus menstruasi. Ini membuatnya merasa kurang dipahami secara medis, padahal ia memerlukan bantuan lebih mendalam untuk kondisi psikologisnya. Sementara itu, laki-laki yang mencari layanan kesehatan mental sering dianggap lebih serius karena mereka dianggap jarang mengungkapkan masalah emosional.
2. Menurut Anda, apa tantangan terbesar dalam menerapkan kebijakan kesehatan yang responsif gender di Indonesia? Apakah Anda melihat adanya hambatan dari budaya, kebiasaan, atau sistem yang ada di masyarakat? Bagaimana Anda akan mengatasinya jika berada dalam posisi pembuat kebijakan?
Jawab :
Menurut saya tantangan terbesar dalam menerapkan kebijakan Kesehatan yang responsive gender di Indonesia, misalnya :
a. Norma sosial dan budaya patriarki
Banyak daerah di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh norma-norma patriarkal yang mendikte peran gender dalam masyarakat. Perempuan sering kali dianggap lebih bergantung pada laki-laki dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam hal kesehatan.
b. Keterbatasan infrastruktur Kesehatan
Di daerah terpencil dan pedesaan, infrastruktur kesehatan sering kali terbatas. Ini termasuk kurangnya tenaga medis terlatih yang mampu memberikan layanan kesehatan yang sensitif gender, serta kurangnya fasilitas yang mendukung kebutuhan kesehatan perempuan, seperti layanan persalinan atau klinik kesehatan reproduksi.
c. Kurangnya data yang berbasis gender
Dalam kebijakan kesehatan di Indonesia, sering kali kurang data yang terpilah berdasarkan gender. Ini bisa membuat pemerintah kesulitan untuk melihat dengan jelas di mana ketidaksetaraan terjadi dan bagaimana mengatasinya.

Dan jika saya berada dalam posisis pembuat kebijakan, yang saya lakukan adalah dengan cara mengedukasi dan melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan reproduksi wanita, menggandeng tokoh masyarakat dan organisasi yang berada di lingkungan untuk mendukung perubahan norma sosial dan mempromosikan layanan kesehatan yang responsif gender, membangun dan memperbaiki fasilitas kesehatan di daerah terpencil dengan fokus pada aksesbilitas untuk perempuan serta penyediaan pelatihan bagi tenaga kesehatan tentang sensifitas gender, dan merancang kebijakan yang mempertimbangkan perspektif gender, dengan melibatkan perempuan dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan kesehatan.

1. Bagaimana pengalaman pribadi atau pengamatan Anda terhadap ketidaksetaraan gender dalam layanan kesehatan di lingkungan sekitar Anda? Apakah Anda pernah melihat atau mengalami situasi di mana layanan kesehatan berbeda untuk laki-laki dan perempuan? Jelaskan dengan contoh nyata.
Jawab :
Menurut pengalaman pribadi saya, saya tidak pernah mengalami pengalaman langsung dalam konteks kesetaraan gender di layanan Kesehatan akan tetapi saya bisa memberikan contoh dari pengamatan yang terjadi di berbagai tempat. Contohnya adalah Di bidang kesehatan mental, saya juga pernah mendengar cerita seorang perempuan yang merasa bahwa gejala depresi dan kecemasan yang ia rasakan sering kali dianggap sebagai “perubahan hormon” atau kondisi emosional yang terkait dengan siklus menstruasi. Ini membuatnya merasa kurang dipahami secara medis, padahal ia memerlukan bantuan lebih mendalam untuk kondisi psikologisnya. Sementara itu, laki-laki yang mencari layanan kesehatan mental sering dianggap lebih serius karena mereka dianggap jarang mengungkapkan masalah emosional.
2. Menurut Anda, apa tantangan terbesar dalam menerapkan kebijakan kesehatan yang responsif gender di Indonesia? Apakah Anda melihat adanya hambatan dari budaya, kebiasaan, atau sistem yang ada di masyarakat? Bagaimana Anda akan mengatasinya jika berada dalam posisi pembuat kebijakan?
Jawab :
Menurut saya tantangan terbesar dalam menerapkan kebijakan Kesehatan yang responsive gender di Indonesia, misalnya :
a. Norma sosial dan budaya patriarki
Banyak daerah di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh norma-norma patriarkal yang mendikte peran gender dalam masyarakat. Perempuan sering kali dianggap lebih bergantung pada laki-laki dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam hal kesehatan.
b. Keterbatasan infrastruktur Kesehatan
Di daerah terpencil dan pedesaan, infrastruktur kesehatan sering kali terbatas. Ini termasuk kurangnya tenaga medis terlatih yang mampu memberikan layanan kesehatan yang sensitif gender, serta kurangnya fasilitas yang mendukung kebutuhan kesehatan perempuan, seperti layanan persalinan atau klinik kesehatan reproduksi.
c. Kurangnya data yang berbasis gender
Dalam kebijakan kesehatan di Indonesia, sering kali kurang data yang terpilah berdasarkan gender. Ini bisa membuat pemerintah kesulitan untuk melihat dengan jelas di mana ketidaksetaraan terjadi dan bagaimana mengatasinya.

Dan jika saya berada dalam posisis pembuat kebijakan, yang saya lakukan adalah dengan cara mengedukasi dan melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan reproduksi wanita, menggandeng tokoh masyarakat dan organisasi yang berada di lingkungan untuk mendukung perubahan norma sosial dan mempromosikan layanan kesehatan yang responsif gender, membangun dan memperbaiki fasilitas kesehatan di daerah terpencil dengan fokus pada aksesbilitas untuk perempuan serta penyediaan pelatihan bagi tenaga kesehatan tentang sensifitas gender, dan merancang kebijakan yang mempertimbangkan perspektif gender, dengan melibatkan perempuan dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan kesehatan.

1. saya tidak memiliki pengalaman pribadi terkait hal tersebut tetapi saya pernah melihat situasi dimana layanan kesehatan berbeda untuk laki-laki dan perempuan, yaitu dalam kasus penyakit jantung, gejalanya sering dianggap sebagai masalah pria, padahal gejala serangan jantung pada perempuan bisa berbeda. Akibatnya, perempuan kadang tidak didiagnosis dengan benar atau terlambat mendapat penanganan karena gejala mereka tidak sesuai dengan gambaran umum yang lebih sering dikaitkan dengan pria. Jadi bisa membahayakan keselamatan pasien perempuan.

2. menurut saya salah satu tantangan terbesar dalam menerapkan kebijakan kesehatan yang responsif gender di Indonesia adalah kurangnya data yang terpilah berdasarkan gender. Banyak kebijakan kesehatan dibuat tanpa mempertimbangkan perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan, karena data yang ada sering tidak dibedakan. Akibatnya, layanan kesehatan cenderung bersifat umum dan tidak selalu tepat sasaran untuk kedua gender.

Jika saya pembuat kebijakan, saya akan memprioritaskan pengumpulan data kesehatan yang spesifik untuk tiap gender. Dengan data yang lebih akurat, kita bisa merancang program kesehatan yang lebih responsif dan efektif, sesuai dengan kebutuhan dari kedua gender itu sendiri.

Nama : Pramitya Dyah Wardani
NPM : 01220100002

1.) saya tidak mengalami secara pribadi,tapi dari yang saya lihat ada contoh kasus Penelitian medis yang lebih banyak berfokus pada laki-laki, sebagian besar penelitian medis di masa lalu sering dilakukan pada partisipan laki-laki, sementara kondisi kesehatan perempuan kurang dipahami secara mendalam. Ini menciptakan kesenjangan dalam diagnosis dan perawatan penyakit tertentu pada perempuan. Misalnya, penyakit kardiovaskular atau gangguan autoimun sering kali tidak dikenali dengan baik pada perempuan karena penelitian sebelumnya tidak memperhitungkan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan.

2.) Menurut saya, tantangan terbesar dalam menerapkan kebijakan kesehatan yang responsif gender di Indonesia meliputi beberapa aspek:
1. Kesenjangan akses: Masih ada perbedaan signifikan dalam akses layanan kesehatan antara laki-laki dan perempuan, terutama di daerah pedesaan dan terpencil.
2. Norma budaya: Beberapa nilai tradisional dan kepercayaan dapat membatasi perempuan dalam mengakses layanan kesehatan atau membuat keputusan tentang kesehatan mereka sendiri.
3. Kesadaran: Kurangnya pemahaman tentang pentingnya kesehatan reproduksi dan seksual, terutama di kalangan remaja.
4. Keterbatasan data: Kurangnya data terpilah gender yang komprehensif untuk perencanaan kebijakan yang lebih baik.
5. Kapasitas institusional: Keterbatasan sumber daya dan keahlian dalam menerapkan pendekatan responsif gender di sektor kesehatan.

Hambatan budaya dan sistem yang ada memang signifikan. Misalnya:
– Patriarki: Sistem sosial yang memberikan lebih banyak kekuasaan kepada laki-laki dapat mempengaruhi pengambilan keputusan kesehatan dalam keluarga.
– Tabu: Beberapa topik kesehatan, terutama yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, masih dianggap tabu untuk dibicarakan secara terbuka.
– Praktik tradisional: Beberapa praktik tradisional mungkin bertentangan dengan rekomendasi kesehatan modern.

Jika saya berada dalam posisi pembuat kebijakan, beberapa langkah yang akan saya ambil untuk mengatasi tantangan ini:
1. Melibatkan masyarakat: Mengadakan dialog dengan pemimpin agama, tokoh masyarakat, dan organisasi perempuan untuk memahami dan mengatasi hambatan budaya.
2. Pendidikan: Meningkatkan program pendidikan kesehatan yang sensitif gender, terutama untuk remaja dan di daerah pedesaan.
3. Penguatan sistem kesehatan: Meningkatkan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas dan ramah gender di seluruh wilayah Indonesia.
4. Pelatihan tenaga kesehatan: Memberikan pelatihan tentang pendekatan responsif gender kepada tenaga kesehatan.
5. Pengumpulan data: Memperbaiki sistem pengumpulan data terpilah gender untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.
6. Kebijakan inklusif: Memastikan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan kebijakan kesehatan di semua tingkatan.
7. Kemitraan: Bekerja sama dengan LSM, organisasi internasional, dan sektor swasta untuk mengatasi kesenjangan sumber daya dan keahlian.
8. Evaluasi berkelanjutan: Melakukan evaluasi rutin terhadap dampak kebijakan dan program untuk perbaikan berkelanjutan.

Guruh Adi Saputra S
01220000010

1. Saya belum memiliki pengalaman langsung atau pengamatan terhadap ketidaksetaraan gender dalam layanan kesehatan. Namun, saya memahami bahwa secara umum, perbedaan gender dapat memengaruhi akses layanan kesehatan. Misalnya, di banyak daerah di Indonesia, perempuan mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi atau prenatal, terutama di daerah terpencil. Sementara itu, laki-laki bisa saja menghindari layanan preventif karena norma sosial yang menganggap mereka lebih kuat atau tidak rentan terhadap penyakit. Ketidaksetaraan ini sering dipengaruhi oleh norma budaya dan akses terbatas ke fasilitas kesehatan.

2. Tantangan terbesar mungkin berasal dari norma budaya dan sosial yang masih mendominasi sebagian besar masyarakat Indonesia. Misalnya, ada anggapan bahwa kesehatan perempuan tidak perlu menjadi prioritas, atau bahwa perempuan seharusnya mengurus rumah tangga dan anak-anak tanpa terlalu fokus pada kesehatan diri mereka sendiri. Selain itu, di banyak daerah terpencil, fasilitas kesehatan yang memadai, termasuk untuk kesehatan reproduksi, masih sangat terbatas. Tantangan lain adalah keterbatasan sumber daya dan tenaga medis yang terlatih untuk menangani kebutuhan kesehatan khusus perempuan.

Jika saya berada dalam posisi pembuat kebijakan, saya akan memfokuskan pada edukasi masyarakat mengenai pentingnya kesehatan bagi semua gender dan memperkuat program-program kesehatan reproduksi. Saya juga akan memastikan bahwa fasilitas kesehatan memiliki tenaga medis yang dilatih khusus untuk memahami perbedaan kebutuhan kesehatan berdasarkan gender, serta memperluas akses layanan kesehatan ke daerah terpencil dengan membangun lebih banyak klinik dan puskesmas yang ramah gender.

1. Saya pribadi tidak memiliki pengalaman tersebut. Namun ketidaksetaraan gender dalam layanan kesehatan sering kali terlihat di berbagai aspek, baik dalam akses maupun kualitas layanan. Misalnya, di beberapa tempat, perempuan mungkin mengalami kesulitan dalam mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, terutama dalam hal kesehatan reproduksi.

Contoh nyata yang bisa diobservasi adalah ketika perempuan yang mencari perawatan prenatal sering kali dihadapkan pada stigma atau kurangnya pemahaman dari tenaga medis. Ada juga kasus di mana perempuan yang melaporkan gejala tertentu, seperti nyeri, tidak selalu mendapatkan perhatian yang sama seperti laki-laki. Dalam beberapa situasi, keluhan mereka dianggap sepele atau kurang serius.

2. Tantangan terbesar dalam menerapkan kebijakan kesehatan yang responsif gender di Indonesia meliputi faktor budaya, kebiasaan, dan sistem yang ada. Beberapa hambatan utama adalah:

* Norma Sosial: Banyak masyarakat masih memegang kuat norma gender tradisional, di mana peran perempuan dan laki-laki sudah terdefinisi. Ini dapat menghambat akses perempuan terhadap layanan kesehatan tertentu, seperti kesehatan reproduksi.
* Stigma dan Diskriminasi: Perempuan sering menghadapi stigma ketika mencari layanan kesehatan, terutama yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan kesehatan mental. Diskriminasi ini dapat membuat mereka enggan untuk mengakses layanan.
* Keterbatasan Akses: Di daerah terpencil, akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas sering kali terbatas, dan perempuan mungkin lebih terpengaruh oleh hal ini karena tanggung jawab domestik yang tinggi.
* Kekurangan Data: Kebijakan yang responsif gender memerlukan data yang akurat tentang kebutuhan kesehatan perempuan dan laki-laki, tetapi sering kali data ini kurang tersedia.

Jika berada dalam posisi pembuat kebijakan, beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan ini adalah:

* Edukasi dan Kesadaran: Meluncurkan program edukasi untuk mengubah persepsi masyarakat tentang peran gender dalam kesehatan. Ini bisa melibatkan kampanye yang menyasar pemimpin komunitas dan tokoh agama.
* Penguatan Kebijakan: Menjamin bahwa semua kebijakan kesehatan memasukkan perspektif gender dan menciptakan mekanisme untuk mengevaluasi dampaknya secara berkala.
* Meningkatkan Akses: Membangun infrastruktur kesehatan yang lebih baik di daerah terpencil, serta menyediakan layanan kesehatan yang ramah gender dan aksesibel untuk semua.
* Pengumpulan Data: Mendorong penelitian dan pengumpulan data yang lebih baik terkait kesehatan gender untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kebijakan kesehatan yang responsif gender dapat diterapkan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

1.Saya belum punya pengalaman tersebut tetapi Pengalaman dan pengamatan terhadap ketidaksetaraan gender dalam layanan kesehatan dapat terlihat dalam berbagai bentuk, baik di tingkat individu maupun masyarakat.Berikut adalah beberapa contoh nyata yang mencerminkan ketidaksetaraan ini:

1. Akses Terbatas untuk Perempuan
Di banyak daerah, perempuan sering kali menghadapi hambatan dalam mengakses layanan kesehatan. Misalnya, mereka mungkin memerlukan izin dari suami atau anggota keluarga laki-laki untuk mendapatkan perawatan medis. Hal ini menciptakan situasi di mana perempuan merasa tertekan untuk tidak mencari perawatan yang diperlukan, terutama dalam kasus darurat kesehatan
2. Perbedaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Kesehatan reproduksi adalah salah satu area di mana ketidaksetaraan gender sangat terlihat. Perempuan sering kali tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan kesehatan reproduksi seperti perawatan prenatal dan kontrasepsi. Di beberapa komunitas, stigma sosial terhadap kesehatan reproduksi dapat menghalangi perempuan untuk mencari bantuan, yang berpotensi meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan dan persalinan
3. Kualitas Perawatan yang Berbeda
Dalam pengamatan di fasilitas kesehatan, sering kali ditemukan bahwa kualitas perawatan yang diterima oleh laki-laki dan perempuan berbeda. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa perempuan mungkin tidak mendapatkan perhatian yang sama dalam diagnosis dan pengobatan penyakit tertentu dibandingkan dengan laki-laki, terutama dalam konteks penyakit yang dianggap “khusus” bagi perempuan.
4.Dampak Sosial dan Ekonomi
Ketidaksetaraan gender dalam akses layanan kesehatan juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi. Perempuan yang memiliki pendidikan rendah atau berada dalam kondisi ekonomi yang sulit cenderung memiliki akses yang lebih terbatas terhadap layanan kesehatan berkualitas. Hal ini menciptakan siklus negatif di mana kesehatan perempuan terus terabaikan.
5.Pengalaman Pribadi
Dalam pengalaman pribadi, seseorang mungkin pernah melihat seorang ibu hamil yang tidak mendapatkan perhatian medis yang layak karena kurangnya dukungan dari keluarganya. Ketika dia mencoba untuk memeriksakan diri, dia harus menghadapi pertanyaan dan penolakan dari anggota keluarga laki-laki, yang merasa bahwa kehamilan adalah masalah pribadi yang tidak perlu dibawa ke fasilitas kesehatan.

2. Tantangan terbesar dalam menerapkan kebijakan kesehatan yang responsif gender di Indonesia sangat kompleks dan melibatkan berbagai faktor budaya, kebiasaan, dan sistem yang ada di masyarakat. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi:
1. Budaya Patriarki
Budaya patriarki yang dominan di banyak komunitas di Indonesia menjadi salah satu hambatan signifikan. Dalam banyak kasus, keputusan terkait kesehatan sering kali ditentukan oleh anggota keluarga laki-laki, yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan untuk perawatan kesehatan perempuan, terutama dalam situasi darurat.Hal ini berkontribusi pada tingginya angka kematian ibu dan masalah kesehatan lainnya.
2. Ketidaksetaraan Akses Layanan Kesehatan
Akses terhadap layanan kesehatan sering kali tidak merata antara laki-laki dan perempuan. Perempuan, terutama di daerah pedesaan, mungkin menghadapi kesulitan dalam menjangkau fasilitas kesehatan karena faktor geografis dan kurangnya transportasi. Selain itu, stigma sosial dan norma budaya yang menganggap bahwa kesehatan reproduksi adalah hal yang tabu juga menghalangi perempuan untuk mencari perawatan yang diperlukan.
3. Pengetahuan dan Pendidikan
Tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang kesehatan yang rendah di kalangan perempuan juga menjadi tantangan. Banyak perempuan tidak memiliki akses informasi yang memadai tentang hak-hak kesehatan mereka atau layanan yang tersedia, sehingga mereka tidak dapat mengambil keputusan yang tepat terkait kesehatan mereka.
4. Sistem Kesehatan yang Tidak Responsif
Sistem kesehatan itu sendiri sering kali tidak dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik perempuan. Misalnya, layanan kesehatan reproduksi sering kali tidak memadai atau sulit diakses, dan kurangnya pelatihan bagi tenaga medis tentang isu-isu gender dapat memperburuk situasi.

Strategi Mengatasi Tantangan
Jika berada dalam posisi pembuat kebijakan, beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan ini meliputi:
1.Edukasi dan Kesadaran: Meningkatkan program edukasi kesehatan yang menargetkan seluruh anggota keluarga, termasuk laki-laki, untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kesehatan reproduksi dan hak-hak perempuan.
2.Peningkatan Akses: Membangun infrastruktur transportasi yang lebih baik untuk memudahkan akses ke fasilitas kesehatan bagi perempuan, terutama di daerah terpencil.
3.Pelatihan Tenaga Kesehatan: Memberikan pelatihan kepada tenaga medis mengenai isu-isu gender dan pentingnya memberikan layanan yang responsif gender.
4.Kebijakan Berbasis Data: Mengembangkan kebijakan berdasarkan data yang mencerminkan kebutuhan spesifik perempuan dalam konteks lokal untuk memastikan bahwa layanan kesehatan dapat memenuhi kebutuhan mereka secara efektif.

Dengan pendekatan ini, diharapkan kebijakan kesehatan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan gender dan berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

1. Saya tidak memiliki pengalaman pribadi tersebut, Namun Ketidak setaraan gender dalam layanan kesehatan seringkali terlihat di berbagai aspek, baik dalam akses maupun kualitas layanan. dalam pengamatan umum ada beberapa contoh yang dapat mencerminkan situasi ini;
– Akses ke Perawatan: Di beberapa komunitas, perempuan sering kali memiliki akses yang lebih terbatas ke layanan kesehatan dibandingkan laki-laki, terutama di daerah pedesaan. Misalnya, dalam beberapa kasus, perempuan mungkin harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan rujukan ke spesialis, terutama untuk kesehatan reproduksi, karena adanya stigma atau kurangnya fasilitas yang memadai.

– Perhatian terhadap Gejala: Terdapat bukti bahwa gejala penyakit pada perempuan sering kali diabaikan atau tidak dianggap serius oleh tenaga medis. Misalnya, perempuan yang datang dengan keluhan nyeri dada mungkin tidak langsung diperiksa untuk masalah jantung, karena persepsi bahwa penyakit jantung lebih umum pada laki-laki. Hal ini dapat berakibat fatal jika diagnosis terlambat.

– Pelayanan Kesehatan Reproduksi: Dalam konteks pelayanan kesehatan reproduksi, sering kali ada ketidaksetaraan dalam akses dan kualitas layanan. Misalnya, program keluarga berencana mungkin lebih difokuskan pada laki-laki tanpa memberikan perhatian yang sama pada pendidikan dan akses layanan untuk perempuan.

– Stereotip Gender dalam Perawatan: Kadang-kadang, ada asumsi bahwa perempuan lebih emosional atau lebih rentan terhadap stres, yang bisa mempengaruhi cara mereka diperlakukan dalam layanan kesehatan. Misalnya, ketika perempuan melaporkan masalah kesehatan mental, mereka mungkin lebih sering direkomendasikan untuk terapi dibandingkan dengan laki-laki yang melaporkan masalah serupa.

2.menurut saya tantangan terbesar dalam menerapkan kebijakan kesehatan yang responsif gender indonesia yaitu;
– Stigma dan Stereotip Gender: Banyak masyarakat masih terjebak dalam pandangan tradisional yang membatasi peran perempuan dan laki-laki. Stigma terhadap kesehatan reproduksi dan kesehatan mental perempuan sering kali menghalangi akses mereka ke layanan yang dibutuhkan.

– Kurangnya Data dan Riset: Data yang mendukung perencanaan dan implementasi kebijakan kesehatan responsif gender sering kali tidak memadai. Kurangnya riset tentang perbedaan kebutuhan kesehatan antara gender membuat sulit untuk merancang program yang efektif.

– Akses Layanan Kesehatan yang Tidak Merata: Perbedaan akses antara daerah perkotaan dan pedesaan menciptakan kesenjangan dalam pelayanan kesehatan. Di banyak daerah terpencil, perempuan mungkin mengalami kesulitan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang tepat dan berkualitas.

– Keterbatasan Sumber Daya: Banyak fasilitas kesehatan, terutama di daerah kurang berkembang, kekurangan sumber daya, baik dari segi tenaga medis yang terlatih maupun fasilitas itu sendiri, yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan spesifik perempuan.

– Kesadaran dan Pendidikan: Tingkat kesadaran tentang pentingnya kesehatan yang responsif gender masih rendah di berbagai lapisan masyarakat. Pendidikan yang lebih baik diperlukan untuk meningkatkan pemahaman tentang isu-isu kesehatan yang dihadapi perempuan.

– Keterlibatan Pengambil Kebijakan: Kurangnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan kesehatan dapat mengakibatkan kebijakan yang tidak mempertimbangkan perspektif dan kebutuhan mereka.

– Kompleksitas Kebijakan: Kebijakan kesehatan yang ada sering kali tidak terintegrasi dengan baik, dan mungkin tidak mencakup semua aspek yang diperlukan untuk pendekatan responsif gender.

untuk mengatasinya menurut saya dengan memberi penyuluhan atau pemahan lebih untuk masyarakat agar kesetaraan genre bisa terlaksana